Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Anies berniat melakukan fiscal cadaster untuk mendata ulang objek-objek pajak di Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didesak untuk membatalkan Peraturan Gubernur No 41/2019 yang mengatur perluasan pembebasan PBB-P2.
Menurut Anies, lahan kosong yang tidak terurus tersebut merupakan sarang nyamuk hingga binatang-binatang liar.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai aturan pajak di Indonesia perlu diubah dalam menghadapi era digital.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengancam akan menaikkan beban pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar dua kali lipat pada lahan-lahan kosong
Ppembahasan pajak diharapkan tidak hanya sekadar mengutarakan target Tax Ratio.
ANGGOTA parlemen Prancis menyetujui aturan pengenaan pajak terhadap sejumlah raksasa digital, seperti Apple dan Facebook. Menteri Keuangan Prancis, Bruno Le Maire, membanggakan langkah pemerintah tersebut yang dinilai berada di garda terdepan, namun kebijakan itu menuai kemarahan Amerika Serikat (AS).
Meski Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire membanggakan langkah pemerintah berada di garda terdepan, kebijakan itu menuai kemarahan Amerika Serikat (AS).
Kementerian Keuangan memperluas jenis ekspor jasa kena pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0%.
PELARIAN terduga pengemplang pajak senilai Rp450 miliar di Sumatra Utara berakhir Rabu (3/4) sekitar pukul 11.20 WIB.
e-Samsat Nasional kelak akan memudahkan masyarakat untuk membayar pajak tanpa harus ke kantor samsat.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu memberikan teguran kepada wajib pajak (WP) yang belum melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT).
Hal itu dilakukan untuk memberikan efek kepatuhan bagi WP untuk melaporkan SPT-nya di kemudian hari.
Angka tersebut meningkat 6,6% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu.
KERJA aparatur yang belum maksimal membuat Rahmat Effendi geregetan.
HINGGA hari terakhir penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2018, DPR menjadi lembaga penyelenggara negara yang paling tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan. Masa penyerahan LHKPN sudah ditutup tadi malam pukul 23.59 WIB.
Hingga akhir Maret ini, sudah ada 10,39 wajib pajak yang menyetorkan SPT.
Karena mereka yang biasanya sibuk di hari kerja, akhirnya bisa mengurus penyerahan SPT 2019 saat hari libur atau pada waktu berbelanja bersama keluarga.
PELAPORAN surat pemberitahuan tahunan (SPT) wajib pajak orang pribadi hingga Maret 2019 telah mencapai 10,32 juta.
Sri Mulyani mengatakan sebagian besar penyampaian SPT yang dilakukan Wajib Pajak telah menggunakan pelaporan secara elektronik melalui portal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) online.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved