Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
BANYAKNYA lahan kosong yang tidak terurus sepanjang jalan protokol membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan geram. Anies menegaskan akan menaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) dua kali lipat bila lahan kosong tersebut tidak dimanfaatkan.
Menurutnya, lahan kosong yang tidak terurus tersebut merupakan sarang nyamuk hingga binatang-binatang liar.
"Sekarang kita sedang melakukan fiscal cadaster (pendataan potensi pajak) di seluruh Jakarta dari situ nanti kita akan punya data berapa lahan-lahan kosong di jalan-jalan utama di Jakarta," ungkap Anies di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Kamis (25/4).
Adapun lokasi penerapan kebijakan tersebut untuk saat ini akan difokuskan sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin kemudian MT Haryono lalu Gatot Subroto dan Rasuna Said.
"Ini kita lakukan fase pertama kita fokus di Jalan Sudirman-Thamrin kemudian MT Haryono lalu Gatot Subroto dan Rasuna Said itu adalah fase pertama," jelasnya.
Baca juga: Anies Harap Kepala Daerah Bisa Tingkatkan Kualitas SDM
Menurutnya, alasan penetapan fase pertama karena lahan-lahan di sana memiliki ukuran besar dan dapat diidentifikasi dengan mudah.
"Di sana lahan-lahannya bisa teridentifikasi dengan mudah karena lahan terbuka di wilayah ini ukurannya bukan 50 meter. Ukurannya besar jadi mudah teridentifikasi, " tegas Anies.
Anies juga mengimbau pemilik lahan yang tidak terurus sepanjang jalan protokol untuk segera membangun.
"Kalau itu (lahan) mau dibangun kita juga senang pajaknya tidak berubah. Tapi kalau dibiarkan kosong pajaknya naik dua kali lipat," imbaunya.
Di sisi lain, bila pemilik lahan memanfaatkan lahan kosong tersebut untuk ruang terbuka yang bisa digunakan sebagai taman oleh masyarakat, Pemprov akan memberikan potongan pajak sebesar 50%. (OL-2)
Letaknya yang strategis di samping JIS menjadikannya salah satu titik potensial untuk pengembangan wisata urban di Jakarta Utara.
Menurut Pramono, dengan dukungan konektivitas tersebut, penyelenggaraan kegiatan berskala besar di JIS dan Ancol akan lebih mudah dijangkau masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Transjakarta
Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH dan PJJ akibat cuaca ekstrem Januari 2026. Simak durasi kebijakan dan aturan lengkap dari Gubernur Pramono Anung.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved