Belum Ada Konsensus Global, Menkeu Tetap Kejar Pajak Google Cs

MESKI belum ada konsensus global, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemerintah tetap mengejar pajak bagi raksasa teknologi dunia seperti Google, Facebook, dan Amazon.

Pemerintah, kata dia, menggunakan pendekatan yang dinilai bisa merepresentasikan kewajiban mereka dalam membayar pajak.

"Kalau konsesus belum ada, kan penerimaan pajak harus tetap ada. Setiap negara berhak untuk membuat pendekatan yang mereka anggap sebagai pendekatan yang fair," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung BPK RI, Jakarta, Rabu (12/6).

Baca juga : G-20 Susun Aturan Pajak Perusahaan TI

Dalam mengumpulkan pajak Google Cs, kata Sri Mulyani, Direktorat Jenderal Pajak tetap menyampaikan basis perhitungan pajak mereka. Ditjen Pajak memiliki informasi-informasi yang mendukung mulai dari sales, advertisement maupun lainnya.

"Jadi terhadap perusahaan-perusahaan digital ini, teman-teman pajak punya basis untuk menghitungnya. Mereka akan katakan ini kewajiban, menurut teman-teman pajak estimasinya sepertinya ini dan mereka akan meng-counter berdasarkan data mereka dan nantinya akan disepakati," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, menteri keuangan dari Kelompok 20 (G-20) sepakat mendorong penyusunan peraturan umum untuk menutup celah hukum kecurangan pajak yang bisa digunakan oleh Google Cs.

Selama ini, perusahaan teknologi informasi raksasa menerima banyak kecaman lantaran memotong tagihan pajak di negara-negara tujuan atau pengguna. (OL-8)