Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggandeng 27 instansi yang terdiri dari 21 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan enam instansi lainnya untuk bekerja sama melakukan pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Pemberian pelatihan dan bimbingan kepada pelaku UMKM merupakan bagian dari program Business Development Services (BDS) yang telah dirintis Ditjen Pajak sejak 2015.
"BDS bertujuan memberikan pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil, menengah dan koperasi dari para instansi dan lembaga asosiasi dan BUMN," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama tentang pembinaan UMKM melalui Program Business Development Services, di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (30/4).
Sebagai informasi, ruang lingkup perjanjian kerja sama tersebut mencakup pemberian pelatihan dan bimbingan terkait materi perpajakan, pembukuan, pencatatan atau materi lainnya dalam program pembinaan UMKM yang diselenggarakan oleh para instansi.
Baca juga : Anggaran Pindah Ibu Kota, Menkeu: Tunggu Rencana Matang
Sementara itu, pemberian layanan, informasi dan materi perpajakan oleh Ditjen Pajak.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pembinaan kepada UMKM perlu dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas UMKM itu sendiri.
Dengan begitu, kata dia, UMKM kemudian bisa menjadi pelaku ekonomi yang semakin formal dan memiliki kapasitas.
"Kunci sukses negara seperti Thailand, Korea Selatan dan Jepang, itu karena kualitas UMKM sangat baik, kompetitif, efisien dan sudah masuk dalam sektor formal yang produktif. Jadi, kita berharap kualitas UMKM akan terus diperkuat dan diperbaiki," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Robert Pakpahan berharap program BDS akan lebih efektif dan efisien serta produktif dalam memberikan kemudahan serta mendorong kesuksesan pelaku UMKM.
"Kami harapkan dari adanya itu ada kepatuhan secara sukarela UMKM dalam menaati kewajiban," pungkasnya. (OL-8)
Terseret isu pajak, Cha Eun-woo menyampaikan pernyataan resmi lewat Instagram. Ia mengakui kelalaian dan menegaskan sikap kooperatif.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Kementerian Keuangan mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan pendapatan negara.
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
TARGET penerimaan pajak Indonesia pada 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, meningkat 13,5% dari tahun sebelumnya, dinilai sulit tercapai.
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Taxco Solution, perusahaan konsultan profesional di bidang pajak, akuntansi, kepabeanan, dan hukum, resmi memperluas jangkauan layanannya dengan membuka Kantor Cabang Palembang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved