Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON wakil presiden RI nomor urut 02, Sandiaga Uno, menentang keras ajakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, untuk tidak membayar pajak. Sandi menilai pernyataan Arief Poyuono itu tidak sejalan dengan pemikirannya.
Menurutnya, Arief tidak sepantasnya meminta pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak membayar pajak kepada pemerintahan hasil Pemilu 2019 yang dianggap tidak sah.
“Kepentingan negara dan bangsa jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kepentingan politik. Tentu saya sangat tidak mendukung,” kata Sandiaga Uno seusai seminar di Palembang, Sumatra Selatan, kemarin.
Menurut Sandiaga, dalam keadaan ekonomi sedang lemah dan neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit hingga US$2,5 miliar, pemerintah justru tengah membutuhkan peningkatan tax ratio.
Ia menuturkan, setelah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani diketahui bahwa penerimaan negara sangat kurang dalam empat bulan terakhir.
Karena itu, dengan kondisi seperti saat ini, Sandiaga meminta agar warga negara Indonesia untuk taat dalam membayar pajak.
“Saya tegaskan negara lagi sulit. Ibu Sri Mulyani menyatakan penerimaan negara kurang dan kita butuh sekali peningkatan tax ratio. Karena kalau rendah dan penerimaan negara kurang, akhirnya ekonomi bergerak lebih lambat lagi,” jelasnya.
“Program-program juga akan tertunda. Untuk itu, kita harus melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak, apalagi dalam keadaan ekonomi seperti sekarang.”
Menanggapi ajak Arief Poyuono itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tak khawatir. Alasannya, banyak politikus lain yang tak setuju dengan seruan Arief itu.
“Kalau saya lihat di antara teman-teman politikus sendiri juga sudah pada berkomentar. Jadi, saya tetap berharap bahwa masih banyak yang memiliki cara pendekatan ke negarawanan yang baik,” ujar Sri Mulyani, kamis (16/5).
Sebelumnya Arief juga mengeluarkan pernyataan panas, yakni memin-ta Demokrat keluar dari koalisi karena tidak berkontribusi dalam memenangkan 02. (Mal/Ins/DW/P-1)
LITERASI pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor bahan bangunan disebut harus terus ditingkatkan. Hal itu untuk mendukung kesiapan UMKM menghadapi dinamika ekonomi.
INDONESIA masih dihantui oleh ekonomi bayangan. Ekonomi bayangan (Shadow economy) digambarkan sebagai keseluruhan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Asep menjelaskan, KPP Madya sejatinya sudah memeriksa nilai lebih bayar pajak PT BKB. Sejatinya, ada Rp49,47 miliar kelebihan bayar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memangkas insentif pajak meskipun nilai belanja perpajakan terus meningkat.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved