Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON wakil presiden RI nomor urut 02, Sandiaga Uno, menentang keras ajakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, untuk tidak membayar pajak. Sandi menilai pernyataan Arief Poyuono itu tidak sejalan dengan pemikirannya.
Menurutnya, Arief tidak sepantasnya meminta pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak membayar pajak kepada pemerintahan hasil Pemilu 2019 yang dianggap tidak sah.
“Kepentingan negara dan bangsa jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kepentingan politik. Tentu saya sangat tidak mendukung,” kata Sandiaga Uno seusai seminar di Palembang, Sumatra Selatan, kemarin.
Menurut Sandiaga, dalam keadaan ekonomi sedang lemah dan neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit hingga US$2,5 miliar, pemerintah justru tengah membutuhkan peningkatan tax ratio.
Ia menuturkan, setelah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani diketahui bahwa penerimaan negara sangat kurang dalam empat bulan terakhir.
Karena itu, dengan kondisi seperti saat ini, Sandiaga meminta agar warga negara Indonesia untuk taat dalam membayar pajak.
“Saya tegaskan negara lagi sulit. Ibu Sri Mulyani menyatakan penerimaan negara kurang dan kita butuh sekali peningkatan tax ratio. Karena kalau rendah dan penerimaan negara kurang, akhirnya ekonomi bergerak lebih lambat lagi,” jelasnya.
“Program-program juga akan tertunda. Untuk itu, kita harus melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak, apalagi dalam keadaan ekonomi seperti sekarang.”
Menanggapi ajak Arief Poyuono itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tak khawatir. Alasannya, banyak politikus lain yang tak setuju dengan seruan Arief itu.
“Kalau saya lihat di antara teman-teman politikus sendiri juga sudah pada berkomentar. Jadi, saya tetap berharap bahwa masih banyak yang memiliki cara pendekatan ke negarawanan yang baik,” ujar Sri Mulyani, kamis (16/5).
Sebelumnya Arief juga mengeluarkan pernyataan panas, yakni memin-ta Demokrat keluar dari koalisi karena tidak berkontribusi dalam memenangkan 02. (Mal/Ins/DW/P-1)
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Kementerian Keuangan mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan pendapatan negara.
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
TARGET penerimaan pajak Indonesia pada 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, meningkat 13,5% dari tahun sebelumnya, dinilai sulit tercapai.
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Taxco Solution, perusahaan konsultan profesional di bidang pajak, akuntansi, kepabeanan, dan hukum, resmi memperluas jangkauan layanannya dengan membuka Kantor Cabang Palembang.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah hukum tegas terhadap puluhan perusahaan baja yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved