Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
CALON wakil presiden RI nomor urut 02, Sandiaga Uno, menentang keras ajakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, untuk tidak membayar pajak. Sandi menilai pernyataan Arief Poyuono itu tidak sejalan dengan pemikirannya.
Menurutnya, Arief tidak sepantasnya meminta pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak membayar pajak kepada pemerintahan hasil Pemilu 2019 yang dianggap tidak sah.
“Kepentingan negara dan bangsa jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kepentingan politik. Tentu saya sangat tidak mendukung,” kata Sandiaga Uno seusai seminar di Palembang, Sumatra Selatan, kemarin.
Menurut Sandiaga, dalam keadaan ekonomi sedang lemah dan neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit hingga US$2,5 miliar, pemerintah justru tengah membutuhkan peningkatan tax ratio.
Ia menuturkan, setelah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani diketahui bahwa penerimaan negara sangat kurang dalam empat bulan terakhir.
Karena itu, dengan kondisi seperti saat ini, Sandiaga meminta agar warga negara Indonesia untuk taat dalam membayar pajak.
“Saya tegaskan negara lagi sulit. Ibu Sri Mulyani menyatakan penerimaan negara kurang dan kita butuh sekali peningkatan tax ratio. Karena kalau rendah dan penerimaan negara kurang, akhirnya ekonomi bergerak lebih lambat lagi,” jelasnya.
“Program-program juga akan tertunda. Untuk itu, kita harus melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak, apalagi dalam keadaan ekonomi seperti sekarang.”
Menanggapi ajak Arief Poyuono itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tak khawatir. Alasannya, banyak politikus lain yang tak setuju dengan seruan Arief itu.
“Kalau saya lihat di antara teman-teman politikus sendiri juga sudah pada berkomentar. Jadi, saya tetap berharap bahwa masih banyak yang memiliki cara pendekatan ke negarawanan yang baik,” ujar Sri Mulyani, kamis (16/5).
Sebelumnya Arief juga mengeluarkan pernyataan panas, yakni memin-ta Demokrat keluar dari koalisi karena tidak berkontribusi dalam memenangkan 02. (Mal/Ins/DW/P-1)
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Menkeu menyebut pentingnya reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Center of Economic And Law Studies (Celios) baru-baru ini menerbitkan kajian berjudul Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang.
Bupati mengakui masih banyak kekurangan dalam memimpin daerah dan berjanji akan terus belajar serta mendengarkan aspirasi warga.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved