Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON wakil presiden RI nomor urut 02, Sandiaga Uno, menentang keras ajakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, untuk tidak membayar pajak. Sandi menilai pernyataan Arief Poyuono itu tidak sejalan dengan pemikirannya.
Menurutnya, Arief tidak sepantasnya meminta pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak membayar pajak kepada pemerintahan hasil Pemilu 2019 yang dianggap tidak sah.
“Kepentingan negara dan bangsa jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kepentingan politik. Tentu saya sangat tidak mendukung,” kata Sandiaga Uno seusai seminar di Palembang, Sumatra Selatan, kemarin.
Menurut Sandiaga, dalam keadaan ekonomi sedang lemah dan neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit hingga US$2,5 miliar, pemerintah justru tengah membutuhkan peningkatan tax ratio.
Ia menuturkan, setelah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani diketahui bahwa penerimaan negara sangat kurang dalam empat bulan terakhir.
Karena itu, dengan kondisi seperti saat ini, Sandiaga meminta agar warga negara Indonesia untuk taat dalam membayar pajak.
“Saya tegaskan negara lagi sulit. Ibu Sri Mulyani menyatakan penerimaan negara kurang dan kita butuh sekali peningkatan tax ratio. Karena kalau rendah dan penerimaan negara kurang, akhirnya ekonomi bergerak lebih lambat lagi,” jelasnya.
“Program-program juga akan tertunda. Untuk itu, kita harus melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak, apalagi dalam keadaan ekonomi seperti sekarang.”
Menanggapi ajak Arief Poyuono itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tak khawatir. Alasannya, banyak politikus lain yang tak setuju dengan seruan Arief itu.
“Kalau saya lihat di antara teman-teman politikus sendiri juga sudah pada berkomentar. Jadi, saya tetap berharap bahwa masih banyak yang memiliki cara pendekatan ke negarawanan yang baik,” ujar Sri Mulyani, kamis (16/5).
Sebelumnya Arief juga mengeluarkan pernyataan panas, yakni memin-ta Demokrat keluar dari koalisi karena tidak berkontribusi dalam memenangkan 02. (Mal/Ins/DW/P-1)
Pemkot Bandung berencana menyiapkan program pembinaan khusus, termasuk dukungan teknis dalam pengelolaan sampah dan air limbah secara mandiri.
STNK mati 2 tahun di 2026 berisiko penghapusan data permanen. Simak panduan aturan terbaru UU LLAJ dan solusi bayar pajak online via aplikasi SIGNAL.
Panduan lengkap cara cek dan bayar pajak kendaraan online 2026 via SIGNAL. Hindari risiko kendaraan jadi bodong akibat aturan STNK mati 2 tahun!
Kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang (mati pajak) selama dua tahun berturut-turut setelah masa berlaku STNK 5 tahun habis, akan dihapus data registrasinya secara permanen.
Pelajari cara membuat faktur pajak dengan e-Faktur online untuk PKP. Solusi praktis, cepat, dan aman untuk kelola serta lapor PPN secara digital.
LITERASI pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor bahan bangunan disebut harus terus ditingkatkan. Hal itu untuk mendukung kesiapan UMKM menghadapi dinamika ekonomi.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved