Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Kejagung tidak akan menutup-nutupi proses hukum yang melibatkan aparat penegak hukum tersebut.
KPK dijadwalkan akan memberikan keterangan resmi mengenai konstruksi perkara dan status hukum para pihak melalui konferensi pers yang akan digelar dalam waktu dekat.
Para pihak yang terjaring operasi senyap telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Total enam orang yang terjaring dalam operasi di wilayah Kalimantan Selatan tersebut kini telah berada di Jakarta.
Penangkapan di Hulu Sungai Utara ini menandai OTT ke-11 yang dilakukan KPK sepanjang 2025.
Secara keseluruhan terdapat enam orang yang ditangkap dalam rangkaian OTT di wilayah Kalimantan Selatan
Hingga berita ini diturunkan, Ade Kuswara dilaporkan sedang menjalani pemeriksaan mendalam oleh tim penyidik di Gedung Merah Putih KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melanjutkan operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Kamis (18/12/25).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (18/12). Kali ini, kegiatan penindakan tersebut berlangsung di wilayah Bekasi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan aparat penegak hukum jaksa di Banten dan Jakarta. Berikut fakta-fakta OTT jaksa di Banten :
Praktik lancung ini telah mengakar di sektor peradilan, mulai dari tingkat panitera, hakim, hingga pejabat di Mahkamah Agung.
Keterlibatan aktor kunci dalam sistem peradilan secara otomatis meruntuhkan kepercayaan publik.
Pihak Kejari kini fokus melakukan pengecekan terhadap daftar nama jaksa yang diduga terseret dalam pusaran operasi senyap tersebut.
KPK kini tengah mendalami peran masing-masing pihak untuk menyusun konstruksi perkara yang utuh.
Operasi senyap kali ini menjadi sorotan lantaran melibatkan oknum aparat penegak hukum dan praktisi hukum.
Sembilan orang tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami konstruksi perkara
Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan
Saat ini, KPK tengah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Menurutnya, proses penelusuran dilakukan dengan metode penelusuran arus uang.
KPK memiliki aturan main 1x24 jam dalam OTT. Status hukum pihak terjaring akan ditetapkan dalam waktu tersebut.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved