Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan langkah penyegelan rumah pribadi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, yang dilakukan bersamaan dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa pemasangan garis KPK di rumah Eddy bertujuan menjaga kondisi lokasi agar tetap utuh selama proses penanganan perkara.
“Penyegelan dilakukan saat penangkapan untuk memastikan kondisi tetap sebagaimana adanya,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12).
Menurut Asep, tindakan tersebut lazim dilakukan dalam OTT guna mencegah potensi penghilangan atau pemindahan barang yang berkaitan dengan perkara.
“Supaya tidak ada perubahan, tidak ada barang yang dipindahkan dari ruangan atau bangunan yang relevan,” jelasnya.
Ia menyebut penyegelan rumah Eddy telah menjadi bagian dari pembahasan dalam ekspose perkara. Dari hasil gelar perkara tersebut, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
“Dalam ekspose dilihat kecukupan alat bukti. Bagi pihak yang memenuhi unsur, statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan,” kata Asep.
Asep juga menambahkan, penyegelan ruangan atau bangunan kerap dilakukan dalam OTT karena berkaitan langsung dengan proses penelusuran dan pengamanan alat bukti.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK), ayahnya HM Kunang (HMK), serta pihak swasta Sarjan (SRJ) sebagai tersangka.
Ade Kuswara dan HM Kunang dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk pasal suap dan gratifikasi. Sementara Sarjan disangkakan melanggar pasal pemberi suap dalam UU yang sama. (Z-10)
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek, yaitu Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) dan Bapaknya HM Kunang (HMK), dan pihak swasta Sarjan (SRJ).
Nyumarno sedianya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK).
KPK menyebut bahwa pihak swasta Sarjan (SJ), yang diduga menyuap Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) diketahui merupakan vendor yang lama di jasa tersebut
Budi mengatakan KPK saat ini masih fokus menyidik kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang melibatkan Ade Kuswara Kunang.
KPK mengungkap jejak komunikasi yang dihapus dari handphone sitaan dalam kasus dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi. Salah satu HP tersebut diduga milik kepala dinas Pemkab Bekasi.
KPK menggeledah rumah Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang dan menyita dokumen serta Toyota Land Cruiser terkait kasus dugaan suap proyek di Pemkab Bekasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved