Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) merespons keras dugaan keterlibatan oknum jaksa dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Kamis (18/12). Menyusul penyegelan rumah pejabat kejaksaan di Bekasi, Korps Adhyaksa menegaskan tidak akan memberi perlindungan apabila jaksa terbukti terlibat praktik korupsi.
“Kalau memang ada dan terbukti, silakan saja diproses,” tegas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Desember 2025.
Anang menegaskan Kejaksaan Agung tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk dari internal institusinya sendiri. Meski mengaku belum menerima informasi resmi adanya jaksa yang ikut terjaring OTT KPK di Kabupaten Bekasi, Kejagung, kata dia, terus memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan KPK.
Ia menambahkan, Kejaksaan secara rutin mengingatkan lebih dari 15 ribu jaksa di seluruh Indonesia agar menjaga integritas dan menjauhi perbuatan tercela. Pengawasan melekat (waskat) juga diperintahkan diperketat oleh seluruh pimpinan, mulai dari Kajati, Kajari, hingga satuan kerja di daerah.
“Kami juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat. Jika ada oknum jaksa atau pegawai kejaksaan yang terindikasi melakukan perbuatan tercela, laporkan kepada kami. Pasti akan kami tindak lanjuti,” kata Anang.
Dalam OTT di Kabupaten Bekasi, KPK mengamankan tujuh orang. Dua di antaranya adalah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, yang hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.
Sementara itu, lima orang lainnya belum diungkap identitasnya oleh KPK. Komisi antirasuah menyebut mereka berasal dari pihak swasta. Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan dan mengumumkan status hukum para pihak yang terjaring OTT melalui konferensi pers.
Dalam rangka pendalaman perkara, KPK turut menyegel rumah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, yang berada di kawasan Cikarang. Namun, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo masih enggan menjelaskan keterkaitan rumah tersebut dengan perkara suap proyek yang sedang disidik.
Hingga Jumat malam, Ade Kuswara Kunang masih menjalani pemeriksaan oleh tim tangkap tangan KPK. OTT di Kabupaten Bekasi ini diduga kuat berkaitan dengan praktik suap dalam proyek-proyek pemerintah daerah. (Z-10)
HASIL survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu, (8/2), mencatat adanya peningkatan perhatian publik terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.
Saksi proyek pengadaan Chromebook Kemendikbudristek akui raup untung Rp10,2 miliar dan kembalikan Rp5,1 miliar ke Kejagung dalam sidang Tipikor Jakarta.
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
Syarief mengatakan, pihaknya kini tengah mengumpulkan sejumlah fakta atas penurunan IHSG.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved