Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) merespons keras dugaan keterlibatan oknum jaksa dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Kamis (18/12). Menyusul penyegelan rumah pejabat kejaksaan di Bekasi, Korps Adhyaksa menegaskan tidak akan memberi perlindungan apabila jaksa terbukti terlibat praktik korupsi.
“Kalau memang ada dan terbukti, silakan saja diproses,” tegas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Desember 2025.
Anang menegaskan Kejaksaan Agung tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk dari internal institusinya sendiri. Meski mengaku belum menerima informasi resmi adanya jaksa yang ikut terjaring OTT KPK di Kabupaten Bekasi, Kejagung, kata dia, terus memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan KPK.
Ia menambahkan, Kejaksaan secara rutin mengingatkan lebih dari 15 ribu jaksa di seluruh Indonesia agar menjaga integritas dan menjauhi perbuatan tercela. Pengawasan melekat (waskat) juga diperintahkan diperketat oleh seluruh pimpinan, mulai dari Kajati, Kajari, hingga satuan kerja di daerah.
“Kami juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat. Jika ada oknum jaksa atau pegawai kejaksaan yang terindikasi melakukan perbuatan tercela, laporkan kepada kami. Pasti akan kami tindak lanjuti,” kata Anang.
Dalam OTT di Kabupaten Bekasi, KPK mengamankan tujuh orang. Dua di antaranya adalah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, yang hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.
Sementara itu, lima orang lainnya belum diungkap identitasnya oleh KPK. Komisi antirasuah menyebut mereka berasal dari pihak swasta. Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan dan mengumumkan status hukum para pihak yang terjaring OTT melalui konferensi pers.
Dalam rangka pendalaman perkara, KPK turut menyegel rumah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, yang berada di kawasan Cikarang. Namun, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo masih enggan menjelaskan keterkaitan rumah tersebut dengan perkara suap proyek yang sedang disidik.
Hingga Jumat malam, Ade Kuswara Kunang masih menjalani pemeriksaan oleh tim tangkap tangan KPK. OTT di Kabupaten Bekasi ini diduga kuat berkaitan dengan praktik suap dalam proyek-proyek pemerintah daerah. (Z-10)
MAKI mendesak Kejaksaan Agung segera menuntaskan proses hukum terhadap Riza Chalid, termasuk membuka opsi sidang in absentia.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.
HASIL survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu, (8/2), mencatat adanya peningkatan perhatian publik terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved