Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) merespons keras dugaan keterlibatan oknum jaksa dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Kamis (18/12). Menyusul penyegelan rumah pejabat kejaksaan di Bekasi, Korps Adhyaksa menegaskan tidak akan memberi perlindungan apabila jaksa terbukti terlibat praktik korupsi.
“Kalau memang ada dan terbukti, silakan saja diproses,” tegas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Desember 2025.
Anang menegaskan Kejaksaan Agung tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk dari internal institusinya sendiri. Meski mengaku belum menerima informasi resmi adanya jaksa yang ikut terjaring OTT KPK di Kabupaten Bekasi, Kejagung, kata dia, terus memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan KPK.
Ia menambahkan, Kejaksaan secara rutin mengingatkan lebih dari 15 ribu jaksa di seluruh Indonesia agar menjaga integritas dan menjauhi perbuatan tercela. Pengawasan melekat (waskat) juga diperintahkan diperketat oleh seluruh pimpinan, mulai dari Kajati, Kajari, hingga satuan kerja di daerah.
“Kami juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat. Jika ada oknum jaksa atau pegawai kejaksaan yang terindikasi melakukan perbuatan tercela, laporkan kepada kami. Pasti akan kami tindak lanjuti,” kata Anang.
Dalam OTT di Kabupaten Bekasi, KPK mengamankan tujuh orang. Dua di antaranya adalah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, yang hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.
Sementara itu, lima orang lainnya belum diungkap identitasnya oleh KPK. Komisi antirasuah menyebut mereka berasal dari pihak swasta. Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan dan mengumumkan status hukum para pihak yang terjaring OTT melalui konferensi pers.
Dalam rangka pendalaman perkara, KPK turut menyegel rumah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, yang berada di kawasan Cikarang. Namun, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo masih enggan menjelaskan keterkaitan rumah tersebut dengan perkara suap proyek yang sedang disidik.
Hingga Jumat malam, Ade Kuswara Kunang masih menjalani pemeriksaan oleh tim tangkap tangan KPK. OTT di Kabupaten Bekasi ini diduga kuat berkaitan dengan praktik suap dalam proyek-proyek pemerintah daerah. (Z-10)
BPK menyoroti mekanisme pelaksanaan penjualan urea dan amonia yang dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
Persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etika serius yang mencederai kepercayaan rakyat.
Kejagung sedang menyesuaikan mekanisme penindakan usai KUHP diganti.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved