Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
BAYANG-bayang operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Madiun Maidi kian melebar. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto, turut dipanggil dan diperiksa aparat kepolisian pada Senin sore.
Soeko terlihat mendatangi Kantor Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Madiun. Kehadirannya langsung menyedot perhatian wartawan yang menunggu perkembangan lanjutan kasus OTT tersebut. Namun, Soeko enggan memberikan penjelasan rinci.
“Koordinasi saja,” ujarnya singkat sebelum memasuki kantor polisi, dilansir dari Antara, Senin (19/1).
Hingga saat ini, Soeko belum mengungkapkan secara terbuka keterkaitan pemeriksaan dirinya dengan kasus yang menjerat Wali Kota Maidi. Aparat juga belum memberikan keterangan resmi mengenai status Sekda dalam perkara tersebut.
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah melakukan OTT dan mengamankan sejumlah pihak, termasuk Wali Kota Madiun Maidi. Penangkapan ini diduga berkaitan dengan praktik penerimaan fee proyek serta pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
“Benar, salah satunya adalah Wali Kota Madiun,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi.
Usai penangkapan, Maidi langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Perkembangan pemeriksaan sejumlah pejabat daerah ini menandai kemungkinan meluasnya penyidikan kasus OTT KPK yang mengguncang Kota Madiun. (Ant/Z-10)
Selain mobil, beberapa dokumen juga ikut disita saat penggeledahan KPK di rumahnya waktu itu. H
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Dalam OTT tersebut, Maidi diduga terlibat dalam praktik penerimaan fee proyek serta penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp550 juta dalam penanganan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan Maidi.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur belum menunjuk pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Jejak karier Wali Kota Madiun Maidi dari guru, birokrat hingga menjabat dua periode. Simak profil, riwayat jabatan, dan latar belakang pendidikannya.
Selain mobil, beberapa dokumen juga ikut disita saat penggeledahan KPK di rumahnya waktu itu. H
Kendaraan dinas yang diperiksa, di antaranya mobil dinas Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Hardianto dan mobil dinas Kepala Bagian Umum Kota Madiun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggeledah rumah Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dan orang kepercayaannya, Rochim Ruhdiyanto, di Madiun, Jawa Timur.
Dalam OTT tersebut, Maidi diduga terlibat dalam praktik penerimaan fee proyek serta penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Maidi menerima dan menikmati uang hasil pemerasan serta gratifikasi dengan total mencapai Rp2,25 miliar sejak menjabat sebagai Wali Kota Madiun.
Jejak karier Wali Kota Madiun Maidi dari guru, birokrat hingga menjabat dua periode. Simak profil, riwayat jabatan, dan latar belakang pendidikannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved