Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
Sekretariat Negara telah menghapus satu pasal di dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Pasal 46 terkait pengelolaan minyak dan gas bumi.
Polri menjelaskan demo penolakan UU Cipta Kerja pada Jumat (23/10) terjadi di 11 titik yang berada di tiga Polda. "Aksi demo hari ini terjadi di 11 titik di tiga Polda," ucap dia.
Penataan ulang kewenangan daerah ini sejalan dengan filosofi UU CK yang disusun berdasarkan sistem Omnubus Law yakni untuk menarik investasi dan memberi kemudahan berusaha.
Polda Bali melibatkan pecalang dalam menangani demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Kearifan lokal dikedepankan untuk meredam aksi anarkis.
Publik bisa saja menolak RUU Ciptaker, tetapi harus lewat mekanisme rambu konstitusi yang tersedia.
Pemeriksaan terhadap salah satu petinggi KAMI dilakukan karena termasuk dalam proses penyidikan, yaitu sebagai saksi.
Pemerintah akan memerbaiki dan menghilangkan julukan itu melalui Undang Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR.
Sebelumnya, ada informasi terkait upaya penangkapan yang dilakukan Polri. Pasalnya, sebanyak 25 penyidik Bareskrim Polri mendatangi rumah Ahmad Yani.
Willy menuturkan, meski jumlah halaman berubah naskah RUU Ciptaker tidak mengalami perubahan substansial
Anggota Dewan BPIP, Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto (AWS), mengatakan, penggerak masyarakat menjadi kunci dalam membantu tugas besar pemerintah.
Jumlah halaman RUU Ciptaker berkurang, bertambah, lalu berkurang, kemudian bertambah lalu....
Sebanyak 1.000 personel disebut akan memantau di titik-titik kedatangan massa. Sementara 7.000 lainnya siaga mengamankan di Monas, Jakarta Pusat dan DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Presiden, ujarnya, menyadari bahwa tujuan menyerap tenaga kerja dengan membuka investasi terkendala regulasi yang berbelit-belit dan tumpang tindih. Omnibus law Cipta Kerja pun diyakini
Investasi memang membutuhkan regulasi agar bisa berjalan secara terarah dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan di mana investasi tersebut berlangsung.
"Dari naskah akademik itulah disusun pasal demi pasal, sehingga setiap pasalnya sudah disusun berdasarkan kajian," tuturnya.
Jika ada pihak yang tidak setuju dengan UU Ciptaker, bisa mengajukan permohonan agar DPR mereview UU tersebut.
"Kami semua ditegur oleh Presiden bahwa komunikasi publik kita sungguh sangat jelek," ujar Moeldoko
PERWAKILAN PP Muhammadiyah bertemu dengan Presiden Joko Widodo sekira pukul 11.00-12.30 WIB di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/10).
Polisi sebelumnya telah mengamankan dua orang tersangka, yakni MLAI, 16, dan WH, 16, yang merupakan admin grup tersebut.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan AJS menjalani masa pemulihan setelah mengalami luka di badan dan kepala.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved