Rabu 21 Oktober 2020, 18:46 WIB

PP Muhammadiyah Temui Presiden Jokowi

Ferdian Ananda Majni | Politik dan Hukum
PP Muhammadiyah Temui Presiden Jokowi

Antara
Mahasiswa melakukan aksi teatrikal menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Rabu (21/10/2020).

 

PERWAKILAN PP Muhammadiyah bertemu dengan Presiden Joko Widodo sekira pukul 11.00-12.30 WIB di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/10). Pertemuan itu terkait permintaan penundaan pelaksanaan omnibus law UU Cipta Kerja.

Sekum PP. Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menjelaskan secara panjang lebar terkait latar belakang, materi, dan peran strategis dalam peningkatan ekonomi di Indonesia.

Baca juga: Komnas HAM Beri Rapor Merah ke Pemerintahan Jokowi

"Presiden juga menegaskan sikap dan pandangan terkait banyaknya kritik dari masyarakat. Terhadap kritik tersebut Presiden menegaskan posisinya yang tidak akan menerbitkan Perppu, tetapi membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan merevisi materi UU Cipta Kerja yang bermasalah," kata Abdul Mu'ti dalam keterangan tertulis diterima Media Indonesia, Rabu (21/10).

Menurutnya, Presiden juga mengakui bahwa komunikasi politik antara Pemerintah dengan masyarakat terkait UU Cipta Kerja memang kurang dan perlu diperbaiki.

Sementara itu, sebut Mu'ti Ketua Umum PP. Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir mengapresiasi sikap Presiden dan keterbukaan berdialog dengan PP. Muhammadiyah dan berbagai elemen masyarakat. Terlebih, dalam menciptakan situasi tenang, Muhammadiyah juga menyarankan agar Jokowi menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja.

"Terkait dengan UU Cipta Kerja, PP. Muhammadiyah menyampaikan catatan dan masukan tertulis yang diserahkan langsung kepada Presiden. Untuk menciptakan situasi yang tenang dan kemungkinan perbaikan, PP. Muhammadiyah mengusulkan agar Presiden dapat menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja sesuai peraturan yang berlaku," lanjutnya.

Di Indonesia terdapat beberapa UU yang ditunda pelaksanaannya karena berbagai alasan misalnya kesiapan, penolakan dari masyarakat.

Baca juga: Jatuh Bangun Siaga Darurat Penanganan Karhutla

"Terhadap masukan tersebut, Presiden menyatakan akan mengkaji dengan seksama," pungkas Mu'ti.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Sutrisno Raharjo. Sedangkan Presiden Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (FER)

Baca Juga

Antara

Haris Azhar: Berantas Ekstremisme Bukan dengan Menghakimi Ideologi

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 27 Januari 2021, 01:23 WIB
Menurutnya, dalam keadaan sulit atau terdesak akibat kondisi ekonomi, seseorang bisa bertindak...
Antara

KPK Selisik Dugaan Aliran Suap PT DI ke Setneg

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 26 Januari 2021, 23:05 WIB
KPK memeriksa Kepala Biro Umum Sekretariat Kemensetneg Piping Supriatna dan mantan Sekretaris Kemensetneg Taufik...
MI/ADAM DWI

Diskriminasi Disebut Untungkan Calon Tunggal Pilkada Balikpapan

👤Indriyani Astuti 🕔Selasa 26 Januari 2021, 22:25 WIB
Tindakan diskriminatif penyelenggara pemilu membuat pemantau pemilu tidak maksimal melakukan sosialisasi kotak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya