Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
GERAKAN Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali menggelar demontrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Merdeka, Jakarta Pusat Kamis (22/10) siang ini. Kepolisian siap mengamankan aksi unjuk rasa itu.
"Sebanyak 8.000 personel gabungan kita siapkan di Patung Kuda (Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat) ya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (22/10).
Sebanyak 1.000 personel disebut akan memantau di titik-titik kedatangan massa. Sementara 7.000 lainnya siaga mengamankan di Monas, Jakarta Pusat dan DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
"Artinya, kalau nanti diperlukan adanya kekuatan tambahan itu yang kita turunkan," ujar mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat itu.
Baca juga: Aksi Demo Kembali Digelar, Trans-Jakarta Alihkan Rute
Yusri belum dapat memastikan jumlah massa. Hanya dia memastikan para pedemo itu berasal dari buruh dan mahasiswa.
Yusri mengatakan aksi penyampaian pendapat itu akan dipusatkan di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Polisi disebut akan mengamankan secara persuasif humanis.
Yusri berharap demonstran melakukan aksinya secara damai. Dia meminta demonstran tidak terprovokasi jika ada provokator-provokator yang masuk ke barisan.
"Para anarkis-anarkis yang nantinya terbutki melakukan perusakan nanti akan kita tindak tegas. Intinya kita dari kepolisian siap mengamankan seperti biasa," ungkap Yusri. (OL-1)
Tuntutan utama buruh adalah agar Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menaikan UMP dan UMK se-Sumut sebesar 10,5 persen.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8).
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved