Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Partai NasDem tidak meragukan kapasitas AHY sebagai Menteri ATR/BPN
KPK minta Menteri Agrarira dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, AHY untuk segera membuat LHKPN
AHY menyebut Data Kementerian ATR belum terintegrasi dengan PDN namun masih disimpan di pusat data dan informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua kasus mafia tanah dengan potensi kerugian negara dan masyarakat lebih dari Rp3,6 triliun di Jawa Barat.
Nusron ingin mafia tanah dibuat jera tidak hanya dengan pasal tindak pidana umum, tapi juga tindak pidana korupsi hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Nusron mengungkapkan salah satu tugas pertama yang akan segera ia jalankan adalah mempersiapkan panitia pengadaan tanah dalam rangka menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur.
Karena hasil dari pembebasan lahan ini maka pekerjaan seluruh Kementerian/Lembaga yang ditugaskan membangun infrastruktur tidak memiliki kendala.
Pemerintah daerah dan pemerintah desa diharap membuat inovasi untuk dapat mempercepat pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Sofyan menegaskan, pihaknya bakal memerangi mafia tanah yang mengganggu proyek Kementrian ATR selama ini.
RUU Cipta Kerja dibentuk karena pemerintah sadar pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir hanya kurang lebih 5%.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pembentukan Bank Tanah.
Dalam penyusunan RKA-KL, Sekjen menginstruksikan agar perencanaan anggaran dapat dilakukan dengan tepat.
Ketika PP ini jadi dalam waktu yang tidak lama sekitar dua hingga tiga bulan selesai, bank tanah sudah berdiri.
Buzzer-buzzer, menurut Kementerian ATR/BPN, membuat kegaduhan dan memutarbalikkan fakta. Mereka melawan kementerian dan melakukan playing victim alias seolah-olah menjadi korban.
Inspektorat ini diharapkan bisa mendeteksi, mencegah dan menangani terjadinya kecurangan maupun penyimpangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
UU Cipta Kerja disusun dengan metode omnibus law yang bertujuan untuk memangkas dan menyinkronkan beberapa Undang-Undang
Menteri ATR/BPN menegaskan, pihaknya akan melawan praktek tersebut dengan melakukan pengawasan yang didukung dengan Undang-Undang Cipta Kerja.
Sofyan membantah bila ada tudingan adanya lembaga tersebut akan menguntungkan pengusaha serta investor besar.
Selama ini banyaknya regulasi yang ada di Tanah Air mencekik para pengusaha.
Dengan semakin maraknya kasus pelanggaran pemanfaatan ruang, setiap orang wajib mematuhi rencana tata ruang yang berlaku di wilayahnya.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved