Kamis 17 Februari 2022, 19:01 WIB

Anggota DPR Junimart Girsang Desak Peninjauan Permen ATR/BPN No 21 Tahun 2021

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Anggota DPR Junimart Girsang Desak Peninjauan Permen ATR/BPN No 21 Tahun 2021

Ist/DPR
Ketua Panja Mafia Tanah Komisi II DPR RI, Junimart Girsang.

 

KETUA Panja Mafia Tanah Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, mengungkapkan keberadaan dari Peraturan Menteri (Permen) Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional nomor 21 tahun 2021 perlu untuk ditinjau atau di-review kembali. Pasalnya dinilai telah menjadi alat bagi para mafia tanah dalam bermain perkara di pengadilan.

"Yang pertama menyangkut Permen 21 tahun 2021 ini, keberadaan dari Permen ini telah menciptakan hambatan-hambatan di lapangan. Terlebih dalam penyelesaian konflik tumpang tindih kepemilikan tanah," ujar Junimart Girsang dalam rapat kerja bersama Menteri ATR BPN Sofyan Djalil di Komisi II DPR RI, Kamis (17/2).

Lebih lanjut dikatakan Junimart, akibat dari keberadaan Permen tersebut. Banyak masalah pertanahan yang seharusnya dapat diselesaikan di luar pengadilan, harus berlanjut ke meja hijau.

Hal itu, menurut Junimart, semakin memberi ruang bagi para mafia tanah untuk melancarkan aksinya untuk menguasai tanah yang bukan miliknya.

 "Akibatnya Permen ini sekarang dijadikan alat bagi para mafia tanah untuk bermain perkara di pengadilan. Karena Permen ini mengharuskan penyelesaian masalah pertanahan harus melalui pengadilan," lanjut Junimart.

Sementara di sisi lain, keberadaan pengadilan saat ini telah menjadi ladang bagi para mafia tanah. Para mafia tanah kerap kali menjadikan pengadilan untuk meraih legalitas kepemilikan tanah, melalui cara-cara kotor dii antaranya dengan mengkondisikan para penegak hukum bahkan oknum Hakim tertentu untuk menangani perkara mereka.

"Kedua di Pengadilan sekarang ini menjadi salah satu tempat bagi para mafia tanah, untuk mendapatkan legalitas atas tanah yang bukan hak mereka," ujarnya.

"Karena di pengadilan yang tidak punya hak juga bisa menang. Bahkan para mafia tanah itu bisa menunjuk oknum Hakim-hakim yang itu-itu saja, untuk memenangkan perkara mereka," jelas politikus PDI-Perjuangan itu.

Karenanya, selain meminta keberadaan dari Permen 21 tahun 2021 untuk ditinjau bahkan direvisi kembali. Junimart juga mendorong, agar Kementerian ATR BPN segera melakukan upaya pembentukan Hakim Adhock Pertanahan yang bertugas khusus mengadili masalah pertanahan di seluruh pengadilan di Indonesia.

"Untuk itu saya mendorong agar Menteri ATR BPN segera membangun komunikasi dengan Mahkamah Agung. Guna pembentukan Hakim Adhock Pertanahan yang bertugas mengadili masalah pertanahan di seluruh pengadilan di Indonesia ini," ucapnya.

"Hakim perkara pertanahan harus orang yang paham masalah pertanahan, silahkan teman-teman yang dari awal berkarir di BPN untuk mengikuti seleksinya. Ini akan lebih tepat tentunya," tandas Junimart. (RO/OL-09)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Moeldoko: Kunjungan Presiden Jokowi Murni Demi Kemanusiaan

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 18:00 WIB
Moeldoko menegaskan, pemerintah Indonesia ingin menjaga perdamaian dunia dan menjaga prinsip pendiri bangsa sebagai inisiator gerakan...
Ist/DPR

MPR Usul Debat Capres Angkat Tema Kebangsaan

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 16:00 WIB
Secara teknis Jazilul menjelaskan MPR akan segera berkomunikasi dengan KPU untuk merealisasikan rencana...
 MI/ Moh Irfan

Mentan SYL Ungkap Sosok Tjahyo Kumolo, Ahli Ibadah dan Pembela Rakyat

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 14:17 WIB
Mentan SYL mengungkapkan bahwa almarhum Tjahyo Kumolo semasa hidupnya adalah sosok idealis yang mengedepankan kepentingan bangsa dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya