Berita Terbaru Peninjauan Kembali Hari Ini

Wakil Ketua KPK: Pengurangan Masa Tahanan Setnov tak Sejalan dengan Semangat Anti Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyayangkan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap terpidana kasus korupsi KTP-E Setya Novanto.

Sunat Hukuman Setya Novanto, MA Dinilai Mengecewakan

Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap terpidana kasus korupsi KTP-E Setya Novanto mengecewakan dan memprihatinkan

PK Setya Novanto Dikabulkan, Hukumannya Makin Ringan

Pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik juga dipangkas menjadi 2,5 tahun yang dihitung saat pidana penjaranya selesai.

KUHAP Baru Perlu Atur Ulang Pra Peradilan dan PK

Menurutnya, pra peradilan bisa dilakukan untuk semua upaya paksa, mulai dari penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

MA Tolak PK Tujuh Terpidana Kasus Vina Cirebon

MAHKAMAH Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan tujuh terpidana dalam kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat.

Permohonan PK Alex Denni Momentum Perbaikan Sistem Peradilan

Ketua Majelis Hakim, Panji Surono, mengatakan pihaknya akan bermusyawarah untuk memberikan pendapat dan kemudian melimpahkan berkas perkara PK Alex Denni ke Mahkamah Agung (MA)

Tiga Ahli Paparkan Kejanggalan Hukum di Persidangan Peninjauan Kembali Alex Denni

Disparitas putusan dan dugaan kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata menjadi pintu masuk bagi Alex Denni, untuk mengajukan permohonan PK atas putusan kasasi nomor 163 K/Pid.Sus/2013.

Tiga Ahli Paparkan Kejanggalan Hukum di Persidangan Peninjauan Kembali Alex Denni

Disparitas putusan dan dugaan kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata menjadi pintu masuk bagi Alex Denni, untuk mengajukan permohonan PK atas putusan kasasi nomor 163 K/Pid.Sus/2013.

BP Batam Klarifikasi Tudingan Hoaks Terkait Pengakhiran Alokasi Lahan Purajaya

BP Batam membantah tudingan yang beredar di media massa terkait pengakhiran alokasi lahan Hotel Purajaya.

Hotman Paris Minta Prabowo Ambil Tindakan Setelah Putusan PK Mardani H Maming Dipertanyakan

Dalam sebuah diskusi mengenai putusan Peninjauan Kembali (PK) kasus Mardani H Maming, sejumlah pakar hukum sepakat bahwa keputusan tersebut tidak tepat.

Aktivis Antikorupsi dan Pakar Hukum Tegaskan Mardani H Maming Bukan Koruptor

PENGABULAN Peninjauan Kembali (PK) Mardani H Maming oleh Mahkamah Agung (MA) masih tidak memuaskan para aktivis anti korupsi dan para pakar hukum

PK Mardani Maming Harus Diawasi dari Mafia Kasus

PK Mardani Maming Harus Diawasi dari Mafia Kasus

Soal PK Mardani Maming, KPK: MA masih Miliki Integritas

Tessa meminta hakim objektif dalam menyidangkan PK tersebut. Pemutusan perkara diharap didasari bukti yang sudah dipaparkan di persidangan.

Akademisi Anti Korupsi UI Minta Mantan Bupati Tanah Bambu Mardani H Maming Segera Dibebaskan

Sejumlah pakar hukum dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum UI meminta mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming dibebaskan

Kejati Jawa Timur Upayakan PK Agar Vonis Ronald Tannur Lebih Berat

Kejati Jatim mengupayakan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) agar terpidana kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tannur mendapat hukuman yang lebih berat

KPK Ungkap Keprihatinan di Tengah Polemik PK Mardani, Seperti Apa?

Tessa berharap kasus eks pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, dalam kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dapat menjadi pembelajaran bagi para hakim Agung.

Soal Kasus Mardani Maming, 3 Guru Besar Hukum Desak Hal Ini

Putusan itu menyatakan tidak terdapat kesepakatan diam-diam, karena itu tidak ada hubungan sebab akibat antara keputusan terdakwa selaku Bupati dengan penerimaan fee atau dividen.

MA Diminta Jadi Benteng Lawan Mafia Hukum di Kasus Mardani Maming

Noel juga berpesan Mahkamah Agung (MA) di bawah pimpinan Sunarto melakukan bersih-bersih internal. MA harus terbebas dari mafia hukum  di dalam ataupun di luar.

Eksaminasi PK Mardani Maming, Pengamat: Bentuk Dukungan Terhadap Koruptor

Majelis Hakim harus memberikan putusan pro terhadap pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Eksaminasi Jangan Jadi Alat Intimidasi Pengadil

Eksaminasi itu dituangkan para ahli hukum ke dalam sebuah buku.

Pemilu Lokal dan Amendemen Konstitusi Nonformal

Solidaritas Lintas Iman: Pilar Moderasi di Tengah Konflik

Menuju HUT ke-80 RI:  Beasiswa Santri, Investasi Indonesia Emas 2045

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia