1,3 Juta Hektare Tanah Negara Berstatus Liar

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan saat ini ada sekitar 1,3 juta tanah milik negara berstatus masih liar. Atas dasar itu, pihaknya akan mendorong penggunaan lahan tersebut untuk mendukung kebijakan infrastruktur terhadap swasembada pangan, swasembada energi hingga hilirisasi. 

“Kami akan support kebijakan infrastruktur itu karena (fungsi) ART/BPN salah satunya mengelola tanah-tanah negara yang saat ini statusnya liar, yang jumlahnya itu sampai saat ini diperkirakan mencapai 1,3 juta hektare,” jelasnya dalam konfrensi pers di Gedung Bareskrim Polri pada Jumat (8/11).

Nusron mengungkapkan salah satu tugas pertama yang akan segera ia jalankan adalah mempersiapkan panitia pengadaan tanah dalam rangka menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur. 

Baca juga : Tangani Mafia Tanah Lewat Pasal TPPU

“Tetapi kalau masih dibutuhkan lagi, nanti kita akan support cari yang lain karena tanah kita di luar hutan itu totalnya ada 70 juta hektare,” ujarnya. 

Politisi Golkar itu menguatkan bahwa tanah tersebut bisa digunakan untuk mendukung hilirisasi di kawasan industri, support swasembada pangan mencetak sawah maupun mencetak kebun sedangkan swasembada energi butuh lahan untuk tanaman.

“Kalau untuk support hilirisasi, kemungkinan itu untuk kawasan industri. Kalau untuk swasembada badan pangan itu support untuk mencetak sawah maupun mencetak kebun. Sementara itu, terkait swasembada badan energi itu tergantung energinya, kalau energinya untuk berbasis dari nabati untuk lahan dan tanaman,” jelas Nusron. 

Baca juga : Menteri ATR/BPN Koordinasi dengan Kapolri Bahas Strategi Pemberantasan Mafia Tanah

“Jika energinya berbasis dari migas maupun minerba maka kuncinya adalah mempercepat proses dalam konteks izin pembebasan lahan untuk kegiatan pertambahan,” lanjutnya. 

Nusron menjelaskan bahwa saat ini pihaknya terus memfokuskan penyelesaian agraria pada tiga jenis konflik pertanahan mulai dari berskala rendah, sedang hingga tinggi. Dikatakan bahwa pihaknya 

“Konflik skala rendah biasanya itu individu dengan individu dengan nilai ekonomi rendah. Kemudian yang konflik dengan skala sedang biasanya itu antara rakyat dengan korporasi atau individu dengan individu, tapi punya tingkat ekonomi tinggi,” tuturnya. 

Baca juga : Kasus Korupsi Timah, Kejagung Berwenang Periksa Brigjen Mukti Juharsa

“Kemudian, antara rakyat dengan pemerintah terutama dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan proyek pembangunan strategis nasional, itu pasti akan tinggi tensinya,” lanjutnya. 

Nusron juga menuturkan bahwa pihaknya bersama jajaran kepolisian telah bersepakat untuk mengeliminasi atau mengurangi gesekan dalam penanganan konflik pertanahan. 

“Kami akan menyelesaikan masalah ini dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, itu yang kita dahulukan. Kalau nilai-nilai eksekusi itu belakangan, kalau dialog dengan berbasis kemanusiaan sudah ngetop,” tandasnya. (Dev/I-2)