Menteri ATR/BPN Dorong Unit Kerja Berinovasi Tingkatkan Pelayanan Pertanahan

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendorong semua unit kerja Kementerian ATR/BPN agar wajib berinovasi meningkatkan pelayanan.

"Ini mengingat semakin kompleksnya kebutuhan dan tantangan pada sektor pertanahan dan tata ruang di masyarakat," ungkap Nusron saat memberikan pengarahan langsung kepada jajaran Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) Kementerian ATR/BPN, di Kantor Ditjen SPPR, Jakarta, Senin (25/11).

Pada masa awal kepemimpinannya, Nusron juga ingin memastikan adanya perubahan dalam aspek kualitas pelayanan. Selain itu, Menteri ATR/Kepala BPN berharap agar setiap sumber daya manusia (SDM) memiliki kompetensi dan pengalaman memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab atas jabatan yang diemban.

Baca juga : 1,3 Juta Hektare Tanah Negara Berstatus Liar

"Peningkatan kualitas SDM ini diharapkan berjalan paralel dengan peningkatan pelayanan bagi masyarakat," ucap Nusron.

Turut hadir dalam pengarahan tersebut, Direktur Jenderal SPPR Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya dan Sekretaris Ditjen SPPR Hendy Pranabowo beserta jajaran.

Ikut mendampingi Menteri Nusron yakni, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Harison Mocodompis beserta jajaran.

Baca juga : Tangani Mafia Tanah Lewat Pasal TPPU

Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berhasil merealisasikan dua lokasi Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) dalam rangka penataan kembali permukiman kumuh menjadi hunian vertikal yang lebih layak huni tanpa memindahkan lokasi warga.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP) Embun Sari mengatakan, meskipun manfaatnya dapat dilaksanakan langsung oleh masyarakat, ada tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan KTV. Salah satunya adalah soal keinginan kolektif dari masyarakat setempat.

"KTV ini benar-benar harus datang dari keinginan masyarakat. Sebagai contoh, project pertama kita sangat menyakitkan gagal itu di Cipinang, di sana sebagian ada yang mau dikonsolidasi, tapi ada sebagian lainnya yang maunya tanah yang mereka kuasai dibeli saja, sementara dalam konsolidasi kita tidak boleh ada penghuni yang keluar," kata Embun Sari di Jakarta, Selasa (26/11).

Program ini mewujudkan penataan kembali permukiman kumuh menjadi hunian vertikal yang lebih layak huni tanpa memindahkan lokasi warga. Setidaknya sudah ada dua KTV di Jakarta, yaitu di Palmerah, Jakarta Barat dan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. (Ant/N-2)