Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI i Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil memastikan tidak ada oknum BPN yang terlibat dalam kasus mafia tanah yang menimpa keluarga artis Nirina Zubir.
Dia menuturkan, kejahatan tersebut murni dilakukan oleh tersangka, asisten rumah tangga (ART) keluarga Nirina yang kongkalikong dengan pejabat yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik.
"Sejauh ini, tidak terlibat oknum BPN. Itu konspirasi antara ART ibu Nirina dengan notaris atau PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)," ungkap Sofyan melalui pesan singkat kepada Media Indonesia, Jumat (19/11).
ART keluarga Nirina Zubir, Riri Kasmita resmi ditetapkan tersangka kasus mafia tanah. Dia mengalihkan 6 sertifikat tanah dan bangunan milik ibu Nirina dan keluarga.
Nirina pun membeberkan, kerugian yang dialami keluarganya akibat tindakan pidana itu sebesar Rp17 miliar.
Polda Metro Jaya pun mengungkap, dua dari lima tersangka kasus dugaan mafia tanah keluarga Nirina merupakan PPAT Jakarta Barat.
Polisi menjerat para tersangka penggelapan surat tanah tersebut dengan Pasal 378, 372, dan 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan dan pemalsuan dokumen dengan ancaman lima tahun penjara. (Ins/E-1)
MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla geram lahannya seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dicaplok orang.
KASUS sengketa lahan di Makassar yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menguatkan persoalan serius mengenai praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia.
KUASA hukum NV Hadji Kalla, H. Hasman Usman, secara terang-terangan membantah pernyataan Bos Lippo James Riady yang disebutnya sebagai upaya cuci tangan dalam sengketa lahan 16 hektare.
KETUA Umum Barisan Pemuda Rakyat (Badar) Sumatra Selatan Hari Azwar meminta agar Komisi III DPR RI tidak terkecoh dan jernih dalam menilai mafia tanah yang seolah menjadi korban.
Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.
Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved