Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BARISAN Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) mendukung Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk melakukan pemberantasan mafia tanah di Indonesia.
Mafia tanah telah bekerja lama di Indonesia, untuk itu semua pihak perlu berkolaborasi mendukung pemerintah untuk melakukan deteksi dini gerakan para mafia tanah di tengah gempuran yang sedang dilakukan Pemerintah.
“BARA JP memiliki komitmen mendukung Menteri Sofyan Djalil untuk pemberantasan mafia tanah yang sedang dilakukannya melalui Kementerian ATR/BPN, dan untuk melanjutkan redistribusi tanah melalui TORA (Tanah Objek Reforma Agraria),” ujar Ketua DPP Bara JP, Dr M Adli Abdullah yang didampingi Ketua Umum Bara JP, Utje Gustaf Patty, kepada media ini, Senin (20/12) di Jakarta.
Menurut Adli, dalam melakukan pemberantasan mafia tanah perlu memperkuat dan membangun zona integritas di Lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.
Pembangunan zona integritas dilakukan secara menyeluruh dengan berpedoman pada enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Bara JP mengingatkan pemberantasan mafia tanah perlu kolaborasi kuat antarinstasi dalam pemberantasan mafia tanah," jelasnya.
"Seperti melibatkan Kapolri dan kejaksaan Agung Terutama terkait pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang mencakup pengaduan terkait praktik KKN, penyalahgunaan wewenang, pelayanan, kepegawaian/ketenagakerjaan serta sengketa/konflik dan pemberantasan mafia tanah,” tutur Adli .
Bara JP menilai, salah satu capaian Pemerintah Jokowi adalah kemajuan signifikan redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Berbagai upaya untuk mewujudkan tujuan reforma agraria sebagaimana disebutkan dalam Perpres 86/2018 yang harus dilakukan oleh Kementrian ATR/BPN melalui kerja sama dengan berbagai pihak .
Kerja sama itu di antaranya pemanfaatan TORA yang difokuskan kepada budidaya komoditi unggulan seperti kelapa sawit, pisang, padi, jangung, dan kelapa yang diharapkan juga dapat berkontribusi menciptakan ketahanan pangan dan energi nasional.
“Dalam pengamatan kami, program redistribusi tanah memiliki dampak signifikan terhadap turunnya angka kemiskinan, untuk itu kerja-kerja cerdas yang dapat membawa kesejahteraan rakyat ini perlu dikawal oleh semua stakeholder dari ancaman nyata mafia tanah di berbagai daerah di Indonesia," ucap Adli.
Sebagaimana diketahui, rekam jejak Sofyan Djalil dalam membantu Presiden selama ini sangat membanggakan. Apalagi kegiatan redistribusi tanah telah dilaksanakan secara Nasional sejak kepemimpinan Sofyan Djalil sampai dengan 2020 mencapai 4.222.043 bidang dengan luas 3.388.351,81 hektare.
Sedangkan untuk tahun 2021 sebanyak 486.716 bidang dan sudah diterbitkan sertipikat sebanyak 390.506 bidang atau sebesar 80%.
Kegiatan seperti ini bukan sekedar program bagi-bagi sertipikat tapi dapat mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia.
Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan, menyelesaikan konflik agrarian.
Dan yang paling dapat menyelesaikan masalah mafia tanah, supaya dapat mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru milenial. (RO/OL-09)
MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla geram lahannya seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dicaplok orang.
KASUS sengketa lahan di Makassar yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menguatkan persoalan serius mengenai praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia.
KUASA hukum NV Hadji Kalla, H. Hasman Usman, secara terang-terangan membantah pernyataan Bos Lippo James Riady yang disebutnya sebagai upaya cuci tangan dalam sengketa lahan 16 hektare.
KETUA Umum Barisan Pemuda Rakyat (Badar) Sumatra Selatan Hari Azwar meminta agar Komisi III DPR RI tidak terkecoh dan jernih dalam menilai mafia tanah yang seolah menjadi korban.
Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.
Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.
Hasil kajian OJK menunjukkan bahwa implementasi Sertipikat-el dan HT-el berpotensi mempercepat proses penyaluran kredit serta meningkatkan akuntabilitas perbankan.
Pembebasan BPHTB tidak hanya akan mempercepat proses sertipikasi tanah rakyat, namun menjadi bentuk nyata amal sosial dan keadilan bagi masyarakat kurang mampu.
prinsip sederhana, namun bermakna, yaitu bekerja dengan hati. Pekerjaan sebagai bagian ibadah
KEMENTERIAN ATR/BPN diminta membatalkan Surat Keterangan (SK) pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dari Kantor Wilayah Pertanahan BPN Kabupaten Tanjung Pinang karena tumpang tindih lahan
Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia terkait pernyataannya soal penertiban tanah nganggur yang sempat viral di media sosial.
Penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kunci untuk menarik investasi infrastruktur di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved