Menteri ATR Sebut Aduan Konflik Agraria ke Presiden Biasanya Ditunggangi

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil menilai beberapa aduan atau pelaporan konflik agraria ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) ada yang menunggangi.

Pasalnya, dia mengklaim, Kementerian ATR mampu menyelesaikan ribuan kasus atau konflik agraria, khususnya terkait mafia tanah.

"Banyak sekali yang kita sudah selesaikan kasusnya. Cuma yang disampaikan ke Presiden itu biasanya ada yang tunggangi," kata Sofyan dalam wawancara virtual dengan Media Indonesia, Selasa (16/11).

Baca juga: DPR Didorong Panggil Menteri ATR Tagih Komitmen Berantas Mafia Tanah

Dia pun menyinggung soal konflik agraria antara warga Desa Simalingkar dan Desa Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, dengan PTPN II.

Petani Simalingkar dan Sei Mencirin mendatangi Kantor Staf Presiden pada 6 Maret 2021 lalu. Mereka meminta konflik agraria di Sumatra Utara itu dilaporkan kepada Presiden Jokowi.

Sofyan mengatakan terkait aset BUMN, pihaknya tidak bisa langsung menyelesaikan konflik agraria karena tanah tersebut harus mendapat persetujuan dari Menteri BUMN agar dilepaskan.

"Kami tidak bisa membatalkan aset BUMN tanpa dilepaskan oleh menteri BUMN. Jadi, memang ada masalah kendala hukum. Meski, aset negara atau BUMN sudah da keputusan pengadilan yang inkrah, tidak bisa dilaksanakan sebelum menteri BUMN melepaskan asetnya," jelasnya.

Menteri ATR/BPN menyebut, lahan hak guna usaha (HGU) PTPN II memang mengalami sengketa dengan masyarakat Simalingkar. Sebagian HGU tersebut, dikatakan Sofyan, sudah bekerja sama dengan Pembangunan Perumahan Nasional atau Perumnas

"Kemudian masyarakat yang tanda petik ini yang mengklaim tanahnya, tapi kami tidak bisa menyelesaikan karena itu aset BUMN. Akhirnya ini ada yang sponsorin, jalan kaki lah mereka ke Jakarta," tuding Sofyan.

"Beberapa kali saya mendampingi presiden, kita selesaikan soal ini (konflik agraria). Yang datang ke istana itu cuma beberapa kasus, yang Kementerian ATR/BPN selesaikan ada ribuan kasus," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) menempuh jarak 1.800 Km untuk tiba di Jakarta pada Agustus 2020 lalu. Ada 150 petani yang ikut aksi tersebut.

Mereka ingin menemui beberapa pihak, seperti perwakil Komisi IV dan VI DPR RI, Kementerian BUMN, dan lainnya untuk meminta dukungan dalam menuntut penyelesaian konflik agraria antara petani dengan PTPN II. (OL-1)