Senin 21 Maret 2022, 19:53 WIB

Ini Tanggapan Menteri ATR Soal BPJS Kesehatan Jadi Syarat Beli Tanah

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
 Ini Tanggapan Menteri ATR Soal BPJS Kesehatan Jadi Syarat Beli Tanah

ANTARA/Mohamad Hamzah
Petugas menyiapkan sertifikat tanah yang diterbitkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

 

MENTERI  Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil angkat bicara soal penambahan syarat kartu BPJS Kesehatan pada proses jual beli tanah, yang efektif diberlakukan mulai 1 Maret 2022.

"Persyaratan BPJS sebenarnya apa logikanya pendaftaran tanah dengan BPJS, tidak ada logikanya," ungkapnya saat konferensi pers di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (21/3).

Meski demikian, Sofyan menghubungkan aturan tersebut untuk keberlangsungan hidup masyarakat di bidang kesehatan.

Menurutnya, ketentuan BPJS Kesehatan agar dapat mengakses sejumlah pelayanan publik, seperti pertanahan tentu memiliki tujuan baik.

Pihaknya mengaku menghormati Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional terhadap layanan jual beli tanah.

"Dalam aturan BPJS menyebut seluruh layanan publik wajib membuktikan bahwa mereka telah comply (mematuhi) pada kewajiban BPJS. BPJS itu universal coverage, kewajiban semesta, setiap warga negara akan dilindungi BPJS," tegasnya.

Baca juga: Menteri ATR Bantah Isu Pembagian Kaveling di IKN, Tanah sudah Dibekukan

Sofyan mengklaim tidak banyak negara berkembang yang mampu mengadopsi ketentuan seperti BPJS dalam hal melayani urusan publik, tidak hanya soal kesehatan semata.

"Tidak banyak negara yang setingkat kekayaan Indonesia yang mampu melakukan universal coverage. Ini capaian luar biasa," pungkasnya.

Kementerian ATR/BPN pun memastikan penyertaan Kartu Peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam proses jual beli tanah tidak akan menghambat proses permohonan di kantor pertanahan (kantah).

"Apabila pemohon sudah punya BPJS Kesehatan bisa langsung diproses. Apabila belum, tidak akan kita setop, akan tetap kita terima dan proses," kata Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dalam keterangan resmi, Kamis (24/2).

Nanti setelah kantah menyelesaikan proses layanan jual beli, lanjut Suyus, baru pemohon dapat mengambil produk layanannya dengan melampirkan BPJS. (A-2)

Baca Juga

Foto/Dok.BI

Inflasi 2022 Diperkirakan Lewati Kisaran Target

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 09:15 WIB
Bank Indonesia (BI) memprediksi tingkat inflasi hingga akhir tahun akan melewati batas atas kisaran target 2%-4%. Hal ini dipicu oleh...
Ist/DPR

Komisi V DPR Dorong Pembangunan Bendungan Mujur Tepat Waktu

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 09:01 WIB
DPR mendorong pemerintah pusat dalam hal ini PUPR untuk segera dapat melakukan pembangunan bendungan mujur tepat...
Ist/Bpjamsostek

BPJS Ketenagakerjaan Bayar Rp443 Miliar Manfaat Program Selama Setahun di Provinsi NTB

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 08:51 WIB
Simbolis santunan yang diserahkan Ma’ruf Amin itu sejatinya berasal dari 35 ribu lebih klaim manfaat program BPJAMSOSTEK di Provinsi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya