Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
Batas waktu paling cepat dua jam dilakukan karena melihat perbedaan waktu antara Indonesia barat, tengah dan timur yang masing-masing terpaut satu jam
Para Pemohon menguji Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu dan menilai bahwa penundaan publikasi hasil hitungan cepat justru berpotensi menimbulkan spekulasi yang tidak terkontrol seputar hasil pemilu.
Meskipun penuntutan dan penjatuhan pidana dalam tindak pidana berlanjut dan gabungan tindak pidana tidak diajukan serentak atau diajukan terpisah, tidak berakibat penuntutan dan penjatuhan pidana menjadi batal demi hukum.
Dalam perkara kode etik, penyelenggara pemilu tidak bisa diwakili orang lain karena sengketa itu berkenaan dengan hukum publik.
Persiapkan diri dan bukti kecurangan kalau ada. Sekarang sudah terbuka dan semua bukti bisa direkam oleh semua saksi
Kalau dalam konteks kedaulatan rakyat, itulah yang disebut people power pada 17 April. Semua masyarakat datang di TPS dan masyarakatlah yang menentukan siapa yang menjadi presiden
Sidang MK mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan OJK terkait dengan uji materi UU 21/2011 tentang OJK Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c.
Ajakan people power dinilai membahayakan kondisi demokrasi Indonesia. Hal itu bisa memperkeruh suasana di masyarakat menjelang dan pascapemilu kelak.
Terhadap tindakan-tindakan politik dan hasil pemilu, mekanismenya harus melalui prosedur hukum ketatanegaraan.
Ia juga mengatakan saat ini banyak terjadi kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Amien Rais mengancam akan mengerahkan massa jika ditemukan dugaan kecurangan dalam pemilu.
Menurut KPU, putusan MK tersebut selaras dengan aturan KPU yang memperbolehkan suket yang tertuang pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, syarat masyarakat menggunakan hak pilihnya harus memiliki KTP-E.
Putusan tersebut merupakan salah satu cara menjaga dan mewujudkan pemilu yang jujur dan adil dengan menerapkan pembatasan-pembatasan tertentu, baik terhadap hak pilih maupun terhadap proses atau tahapan pemilu yang dilaksanakan.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan pihaknya siap menghadapi dan menangani perkara perselisihan hasil Pemilu 2019, bila ada yang mengajukan permohonan tersebut.
Aswanto terpilih sebagai Wakil Ketua MK melalui proses pemungutan suara atau voting RPH yang terbuka untuk umum pada Senin (25/3).
KURANG dari seminggu pensiun, ruang kerja Maria Farida Indrati masih tampak rapi.
PENSIUN dari Mahkamah Konstitusi (MK) bukan berarti masa tanpa karya bagi Maria Farida Indrati.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved