Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menyarankan pihak yang ingin menggunakan people power lebih baik mempersiapkan diri menghadap Mahkamah Konstitusi (MK), jika menemui kecurangan.
"Persiapkan diri dan bukti kecurangan kalau ada. Sekarang sudah terbuka dan semua bukti bisa direkam oleh semua saksi," kata Feri, ketika diskusi "Menelaah Potensi People Power" di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/4).
Feri mengatakan MK adalah satu-satunya cara menyelesaikan sengketa Pemilu sekaligus mendapatkan legitimasi dari dugaan kecurangan hasil Pemilu.
Baca juga: Pengamat: Pernyataan People Power Hanya Gimmick
Maka dari itu, ia menilai lebih baik berfokus menyiapkan barang bukti, ketimbang menyiapkan dalil atau pernyataan mengawang. Hal tersebut lebih penting, karena akan menjadi pertimbangan utama bagi hakim MK dalam memutus perkara.
"Perlu diingat, bukti kecurangan itu mampu memengaruhi hasil pemilu. Perlu diingat juga MK adalah jalan yang tepat," imbuhnya.
Sebelumnya, Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais, menyebut, tak akan membawa sengketa hasil pemilu ke MK jika menemukan potensi kecurangan dalam Pemilu 2019. Ia mengancam menggunakan people power.(OL-5)
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Roy Suryo CS ajukan perbaikan gugatan di MK. Refly Harun minta riset dan kritik publik terhadap pejabat negara tidak dipidana guna hindari efek ketakutan hukum.
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved