Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengancam akan mengerahkan massa jika ditemukan dugaan kecurangan dalam pemilu. Pernyataan Amien Rais itu dinilai penghinaan terhadap pengadilan.
"Selain dapat dikategorikan contempt of court terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan, (pernyataan Amien) juga telah menafikan kerja keras seluruh komponen MK yang selama ini berusaha menguatkan kepercayaan publik terhadap MK," kata juru bicara MK Fajar Laksono ketika dihubungi, Senin (1/4).
Fajar mengatakan undang-undang telah menyiapkan saluran menyelesaikan sengketa pemilu di MK. Namun, keputusan memperkarakan hasil pemilu, termasuk dugaan adanya kecurangan, merupakan hak setiap peserta yang dapat digunakan atau tidak.
Baca juga: Sebut Hotel Borobudur Penuh Jin, Amien Rais Disebut Raja Jin
Fajar menyesalkan pernyataan Amien. Apalagi, Amien merupakan tokoh reformasi yang berperan dalam sejarah pembentukan MK.
"Ini yang membuat kita sulit mengerti logika berpikirnya dan tentu saja menyesalkan pernyataan tersebut," ucap dia.
Amien Rais sebelumnya mengancam KPU bahwa dirinya akan mengerahkan massa jika ditemukan dugaan kecurangan dalam pemilu. Itu disampaikan Amien dalam aksi massa 313 di depan Gedung KPU.
"Tidak ada gunannya, tapi kita people power, people power sah," kata Amien di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3). (Medcom/OL-2)
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Roy Suryo CS ajukan perbaikan gugatan di MK. Refly Harun minta riset dan kritik publik terhadap pejabat negara tidak dipidana guna hindari efek ketakutan hukum.
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved