Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) melakukan pelaporan atas dugaan pelanggaran etik dan perilaku lima hakim konstitusi.
BERBEDA dengan koalisi lain, hingga kini Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih belum memiliki sosok pendamping alias calon wakil presiden untuk mengarungi Pemilu 2024.
Rampai Nusantara menilai keputusan ini sangat strategis mendukung partisipasi politik anak muda untuk demokrasi yang lebih baik lagi.
Titi Anggraini menilai KPU tidak profesional dalam menerapkan tertib hukum terkait putusan MK.
MK mengundang polemik setelah memutus gugatan permohonan penurunan usia minimal capres-cawapres di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
PERDEBATAN Putusan MK No 90/PUU/2023 yang memutuskan capres dan cawapres berumur 40 tahun kecuali telah memiliki pengalaman menjadi kepala daerah tidak kunjung usai.
Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais mengomentari pedas putuasan Mahkamah Konstitusi (MK) pada gugatan batasan usia calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka cocok memakai pakaian berwarna kuning yang identik dengan partai berlogo pohon beringin itu.
MK telah melanggar Undang-Undang dengan mengabulkan permohonan soal seseorang yang berpengalaman sebagai kepala daerah diizinkan maju sebagai capres atau cawapres
MAHKAMAH Konstitusi (MK) dinilai telah memutuskan ketentuan mengenai syarat batasan umur calon presiden dan calon wakil presiden.
Pakar hukum UGM menyebut ada keanehan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI batal merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19/2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pascaputusan Mahkamah Konstitusi.
BADAN Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menggelar aksi simbolik pemasangan seribu lilin di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (17/10) malam.
Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan keputusan para hakim terhadap perkara ambang batas usia minimal capres-cawapres, seketika berubah dari menolak menjadi menerima sebagian.
Putusan MK atas gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini sekaligus menjadi karpet merah bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
MK mengizinkan menteri dan pejabat negara yang masih aktif bisa maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tanpa harus mengundurkan diri.
Toleransi terus dikumandangkan untuk menutupi ulah sebagian pihak yang tetap menginisiasi ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks. Isu menjadi fakta, sebaliknya fakta menjadi isu.
KETUA Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto dinilai harus melakukan negosiasi dengan Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) dinilai sedang mempromosikan konstitusional evil atau kejahatan konstitusional. MK dinilai membuka diri untuk dipolitisasi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved