Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah mengetahui keluarganya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan nepotisme. Ia mengaku menghormati proses hukum tersebut.
"Itukan proses demokrasi di bidang hukum ya kita hormati," ujar Presiden Jokowi di Hutan Kota, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10).
Presiden angkat bicara ihwal tudingan melakukan dinasti politik. Ia menganggap isu tersebut hanya penilain masyarakat. "Itukan masyarakat yang menilai," jelasnya.
Baca juga: Keluarga Jokowi Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Nepotisme
Presiden justru menekankan nasib pemimpin ke depan bukan berada di tangan partai poltik (parpol). Melainkan menjadi kewenangan penuh dari masyarakat.
Sebelumnya, Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dilaporkan ke KPK. Aduan didasari vonis MK terkait keputusan kepala daerah berhak maju sebagai capres dan cawapres meski belum berusia 40 tahun.
Baca juga: Jokowi Benarkan Pertemuan dengan AHY di Istana
"Melaporkan dugaan adanya tadi kolusi, nepotisme yang diduga dilakukan oleh Presiden kita RI Joko Widodo dengan Ketua MK Anwar, juga Gibran dan Kaesang dan lain-lain," kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick S Paat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 23 Oktober 2023.
Erick menilai ada nepotisme dalam putusan tersebut. Dia menilai putusan MK menguntungkan Gibran karena adanya hubungan keluarga dengan Anwar.
"Kaitannya bahwa Presiden dengan Anwar itu ipar, karena dia menikah dengan adiknya presiden Jokowi. Nah kemudian Gibran anaknya, berarti dengan ketua MK hubungannya sebagai paman dengan ponakan," ucap Erick. (Z-3)
Noel terseret kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dalam pemerasan, Noel diduga menerima Rp3 miliar dan Motor Ducati.
Keputusan ini diambil untuk pegawai KPK yang biasa bekerja dari Gedung Merah Putih. Pegawai yang sedang mendapatkan tugas di luar Markas KPK tetap menyelesaikan pekerjaan seperti biasa.
Aset itu berkaitan dengan kasus dugaan rasuah di LPEI dengan klaster PT SMJL dan PT MAS. Areal konsensi itu milik PT Kalimantan Prima Nusantara (KPN).
KETUA Komnas Haji dan Umroh Mustolih Siradj menilai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah memiliki beban besar, salah satunya menyelesaikan dan meminimalisir korupsi haji.
KPK memeriksa Mantan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Abdul Muhyi hari ini, (29/8) untuk mendalami kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024
Masalah dalam kasus ini adalah karena adanya selisih dalam pembayaran iklan BJB ke media masa. Uang yang lebih bukan dikembalikan, namun, malah dijadikan dana non-budgeter.
Langkah Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menempatkan anak-anaknya dalam jabatan strategis di lingkungan lembaga pemerintahan daerah mendapat sororan tajam banyak pihak.
Korban dari KKN tak lain adalah kaum marhaen atau masyarakat menengah ke bawah.
MPR RI menyerahkan Surat Jawaban Pimpinan MPR Nomor B-13721/HK.00.00/B- VI/MPR/09/2024 Perihal Pasal TAP XI/MPR/1998 kepada perwakilan keluarga Presiden RI kedua Soeharto
MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.
PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu banyak dikritisi oleh lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 memiliki begitu banyak catatan
Hukum kerap dijadikan sebagai senjata politik untuk kepentingan tertentu membuatnya berada di titik nadir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved