Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan segera melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran etik terhadap 9 hakim konstitusi.
MKMK melaksanakan rapat perdananya hari ini. Jimly Asshiddiqie selaku anggota MKMK menilai bahwa laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi tersebut sebagai isu berat.
Putusan MK menolak uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu pasal 169 tentang batas maksimal calon presiden (capres) menuai kekecewaan.
MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dijadwalkan akan memanggil para pelapor dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi besok, Kamis (26/10).
Putusan MK itu dianggap publik sebagai kongkalikong kekuasaan untuk meloloskan Gibran
Jika hakim konstitusi disanksi, bukan berarti putusan yang sebelumnya bisa diubah.
ANGGOTA Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa pihaknya akan tetap independen dalam memeriksa para hakim konstitusi.
KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman resmi melantik 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Selasa (24/10).
PAKAR hukum dari PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, menilai komposisi anggota Majelis Kehormatan MK masih sulit untuk independen
PROSES pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto berpotensi menimbulkan sengketa
Lembaga yang dibentuk pada Senin (23/10) itu, ditujukan untuk menindaklanjuti banyaknya laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang dipimpin oleh Anwar Usman.
PENELITI senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Prof. Lili Romli menilai ketidakpuasan publik pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres
Jokowi mengatakan sudah mengetahui keluarganya dilaporkan ke KPK terkait nepotisme.
"Kalau suatu perkara terkait dengan kepentingan diri sendiri, keluarga, punya ikatan kekeluargaan maupun hubungan kepentingan politik, itu hakim tidak boleh mengadili."
DINAMIKA politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 semakin menjauh dari nalar-nalar intelektualitas.
Hasan Nasbi tak sependapat jika dianggap Presiden Jokowi ikut campur tangan mengenai putusan itu.
HINGGA Senin (23/10) siang, hingga pukul 11:50 WIB IHSG turun 80 poin atau melemah 1,20 persen hingga turun pada level 6.770. Data tersebut ditunjukan oleh RTI.
penting bagi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelamatkan MK secara kelembagaan agar dapat menjelaskan kepada publik mengenai kebrutalan putusan pemohonan 90/PUU-XII/2023.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan dugaan nepotisme dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga Antirasuah akan menganalisis aduan itu.
Menurutnya, hal ini membuka peluang bagi pemimpin-pemimpin muda di daerah dalam kontestasi nasional.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved