Hasto: Kami Beri Privilege pada Presiden Jokowi, namun Kami Ditinggalkan

SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan jika PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih lantaran partai berlambang banteng itu merasa telah memberikan keistimewaan pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hasto mengaku PDIP kini pasrah pada Tuhan dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi.

Seperti diberitakan, putera Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kader PDIP saat ini justru bergabung dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024.

“Ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur Partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan Konstitusi. Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi”, hal itu disampaikan dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (29/10).

Baca juga: Soal Gibran, Koalisi Indonesia Maju Serahkan Sepenuhnya Kepada MK

Hasto Kristiyanto lebih jauh mengungkapkan seluruh simpatisan, anggota dan kader Partai belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 Pilkada dan 2 Pilpres. PDIP mengusung Jokowi dalam dua pemilihan presiden terakhir. PDIP juga mengusung Gibran sebagai Wali Kota Solo pada pilkada 2018. Menurut Hasto itu wujud rasa sayang.

“Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Mohamad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi dll beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami,” tandasnya.

Baca juga: PDIP Sebut Pencalonan Gibran Bentuk Politik Pembangkangan

Menurut Hasto, PDI Perjuangan percaya bahwa moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan di Indonesia. Ia menyebut hal yang menimpa PDIP saat ini terkait pencalonan Gibran merupakan political disobedience atau pembangkangan politik terhadap terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Menurutnya itu ditunjukan dengan adanya rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Seperti diberitakan, putusan MK Nomor 90/2023 disebut memberi karpet merah bagi Gibran untuk bisa dicalonkan sebagai calon wakil presiden. MK menyatakan seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa dicalonkan sebagai presiden maupun wakil presiden asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.

“Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan lifetime saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan,” terang Hasto.

Hasto mengatakan saat ini demokrasi di Indonesia tengah dalam suasana gelap karena hal-hal yang terjadi. Ia berharap masalah itu segera berlalu. (Ind/Z-7)