Potensi Kecurangan Pemilu Meningkat Pasca Putusan MK

POTENSI kecurangan dalam Pemilu 2024 diprediksi akan meningkat. Hal itu terjadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi kesempatan kepada kepala daerah yang belum genap berusia 40 tahun untuk menjadi capres cawapres.

Pengamat politik Prof Lili Romli menilai bahwa putusan MK telah menyebabkan kepercayaan publik terhadap pemilu yang jujur dan adil kian merosot. Publik mulai kurang percaya akan penyelenggaraan pemilu.

"Yang jelas pasca putusan MK tentang pengabulan batas syarat usia capres dan cawapres, MK mengalami degradasi, kepercayaan publik menjadi sirna," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (29/10).

"Dengan kondisi tersebut berat untuk memulihkannya. Publik lalu akan menuduh yang tidak-tidak. Salah satunya, ketika memutus perkara perselisihan hasil pemilu, dianggap curang dan tidak obyektif. Ini terjadi akibat dampak putusan tersebut," lanjut Prof Lili.

Menurutnya, harapan untuk mengembalikan kepercayaan publik kini ada di tangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Mengingat keputusan MK berdampak langsung pada proses pemilu yang sedang berlangsung.

"Untuk MKMK harus betul-betul bekerja sesuai harapan masyarakat untuk mengembalikan citra MK yang jatuh ke titik nadir tersebut, yang betul-betul terpuruk. Ini tugas yang tidak mudah. Semoga saja ketika MKMK bekerja dengan baik, publik akan kembali pulih kepercayaanya. Jika tidak, maka segala keputusan yang terkait dengan MK dianggap tidak baik dan curang. Publik akan selalu mencibirnya," tandas Prof Lili.

(Z-9)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia