Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Putusan MKMK Jadi Sarana Kembalikan Marwah MK dan Dasar Lakukan Judicial Review

"Putusan MKMK pada dasarnya adalah putusan atas perkara etik, bukan menilai konstitusionalitas suatu Putusan MK. Sehingga, tidak bisa dipakai untuk serta merta membatalkan putusan MK."

Demokrasi telah Mati, Media Asing Soroti Situasi Politik Indonesia

LANGKAH politik Presiden Joko Widodo disorot sejumlah media asing. Presiden Indonesia selama dua periode tersebut dianggap telah mematikan demokrasi di Tanah Air.

Soal Dokumen Perbaikan Permohonan belum Ditandatangani, MKMK: Sudah Diklarifikasi

KETUA Majelis Kehormatan MK Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa dokumen perbaikan permohonan yang belum ditandatangani sudah diklarifikasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Besok MKMK Jadwalkan Pemeriksaan Panitera dan Ketua MK Anwar Usman

MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjadwalkan pemeriksaan Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) dan Ketua MK Anwar Usman besok, Jumat (3/11).

MKMK Sudah Periksa 19 Pelapor dan 9 Hakim Konstitusi, Banyak Isu Baru Terungkap

MKMK menemukan isu-isu baru. Bahkan isu yang selama ini dianggap sebagai dugaan belaka ternyata terbukti benar setelah memeriksa para pelapor dan para hakim.

Mantan Hakim MK I Dewa Palguna Jelaskan Putusan MK tidak Bisa Diubah

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna mengatakan berkas permohonan perkara yang tidak ditandatangani, menjadikan permohonan itu tidak sah

Daniel Foekh Diperiksa MKMK, Ungkap soal RPH

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) hari ini, Kamis (2/11) sore, kembali melanjutkan pemeriksaan hakim konstitusi atas dugaan pelanggaran kode etik.

Masih ada Asa Jegal Gibran Jadi Cawapres

LANGKAH Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto masih berpotensi pupus seiring munculnya gugatan uji materi baru terkait syarat usia capres-cawapres 

Paling Banyak Dilaporkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, MKMK Bakal Periksa Lagi Anwar Usman

KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi hakim konstitusi yang paling banyak dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik.

Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi, MKMK Kembali Periksa Pelapor

MKMK kembali memeriksa 10 pelaor atas dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi.

Wacana Hak Angket DPR Disebut Jalan Masuk Pemakzulan Jokowi

Wacana hak anget DPR akan putusan MK dinilai menjadi jalan masuk pemakzulan Presiden Joko Widodo.

Dinasti Politik Jokowi dan Kemunduran Demokrasi Global

Publik kemudian menuduh Jokowi telah menancapkan politik dinasti. Apalagi beliau dianggap bungkam dan tidak bertindak di tengah persoalan ini.

KPU: Revisi PKPU Rampung sebelum Capres-Cawapres Ditetapkan

DPR RI dan pemerintah telah menyetujui revisi syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Ini jawaban KPU.

MKMK Bakal Percepatan Putusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi

MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan mempercepat sidang putusan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi atau hakim MK.

PDIP Nilai KPU Langgar Aturan Soal Pendaftaran Capres-Cawapres

FRAKSI PDI Perjuangan di DPR RI menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran dalam menerapkan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pendaftaran capres dan cawapres.

MKMK: Jika Terbukti Langgar Kode Etik, Hakim Konstitusi bisa Diberhentikan

Terkait opsi pemberhentian, itu terdiri atas pemberhentian dengan tidak hormat, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian bukan sebagai anggota hakim konstitusi.

Ini Tiga Opsi Sanksi MKMK Terkait Pelanggaran Kode Etik

Tiga opsi tersebut adalah sanksi berbentuk teguran, peringatan, dan pemberhentian. Ketiganya, kata Jimly, telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023.

PDIP Usul DPR Gunakan Hak Angket Sikapi Nepotisme di MK

Masinton bahkan menyebutkan telah terjadi penyelundupan hukum di Mahkamah Konstitusi.

Jokowi Tertawa saat Ditanya Kekecewaan PDIP

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai ihwal isu kekecewaan PDI Perjuangan (PDIP) terhadap dirinya. Presiden tampak tertawa mendengar isu tersebut. 

KPU: Gugatan Pendaftaran Capres-Cawapres Bukan di Pengadilan Negeri

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menilai sengketa pencalonan presiden-wakil presiden bukan merupakan ranah pengadilan negeri (PN), tapi PTUN.

Altruisme dan Profesionalisme Relawan Pendidikan

Olahraga bukan sekadar Gerak

Kemenlu dan Kembalinya Diplomasi Ekonomi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia