Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Seniman Kritik Putusan MK lewat Pentas Ketoprak Tobong

SEJUMLAH seniman tradisi Yogyakarta dan aktivis di Yogyakarta menggelar sandiwara ketoprak tobong di halaman Gedung DPRD DIY, Senin (6/11).

Survei: Elektabilitas Prabowo Turun Drastis Gara-Gara Putusan Mahkamah Keluarga

BAKAL calon presiden (capres) Prabowo Subianto dinilai terbebani dengan isu mahkamah keluarga setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) batas usia capres dan cawapres yang kontroversial.

Gerindra: Putusan MKMK Tidak Ubah Komposisi Capres-Cawapres

PARTAI Gerindra yakin putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tak akan mengubah komposisi capres dan cawapres yang sudah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Politik Dinasti Menang, Demokrasi Terancam

Prof. Lili Romli menilai politik dinasti menjadi persoalan ketika politik dinasti tersebut membajak dan membonsai demokrasi, khususnya untuk negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Istana Harap Situasi Kondusif Menjelang Putusan MKMK

Itu adalah persoalan hukum sehingga tidak bisa diintervensi Istana.

Soal Nasib Gibran usai Putusan MKMK, KIM: Biar Hakim yang Putuskan

Isu tersebut muncul menjelang putusan MKMK soal laporan pelanggaran kode dan pedoman perilaku hakim yang ditujukan kepada Ketua MK, Anwar Usman dan para hakim lainnya.

Putusan MKMK Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Diharapkan Tegas dan Jelas

Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait dugaan pelanggaran etik perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mesti tegas.

Putusan MK Soal Batas Usia Capres-cawapres Ciptakan Kekacauan Politik

Putusan MK terkait batas usia capres cawapres didug masuk ranah politik dan untuk kepentingan pihak pihak tertentu.

MKMK Mustahil Batalkan Putusan Mahkamah Konstitusi

SEBAGIAN pihak berharap putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), membuka peluang pembatalan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023,

Koalisi Masyarakat Sipil: Putusan MK Jadi Basis Nepotisme dan Dinasti Politik

Handesbaltt menilai, pencawapresan Gibran sebagai bentuk politik dinasti yang merusak dan mematikan demokrasi di Indonesia.

MKMK Harus Dalami Kejahatan Terencana dan Terorganisir terkait Putusan Gibran

Menurut Denny, penjatuhan sanksi etik saja bagi hakim konstitusi oleh MKMK tidak cukup.

MK Membutuhkan Pembenahan Serius

MAHKAMAH Konstitusi (MK) disebut memiliki praktik lancung yang secara berulang terjadi. Para hakim diduga melakukan praktik lobi sebelum membuat keputusan permohonan

MKMK Fokus Dalami Integritas 9 Hakim

MKMK fokus mendalami independensi sembilan hakim konstitusi dalam memberikan putusan. Para pengadil tidak boleh memasukkan kepentingan pihak tertentu

MKMK Sebut Bukti Pelanggaran Etik Lengkap, tapi Anwar Usman Mau Dipanggil Lagi

MKMK menilai bukti dugaan pelanggaran etik dari putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait perubahan syarat menjadi capres dan cawapres sudah rampung

Putusan MK tidak Bisa Dianulir, DPR Silakan Bersikap

PAKAR hukum tata negara Universitas Sriwijaya Febrian mengapresiasi kinerja MKMK yang sudah berupaya objektif dan transparan menggelar sidang etik hakim MK secara terbuka.

Putusan MKMK Jadi Kunci Kembalikan Muruah Mahkamah Konstitusi

KOORDINATOR Komite Pemilih Indonesia (TePI Indonesia) Jeirry Sumampow menilai sah atas wacana hak angket untuk menyelesaikan masalah di tubuh MK, lebih efektif untuk mendorong agar MKMK

Pemilu Jadi Sarana Menghentikan Demokrasi tidak Benar dan Politik Dinasti

Pakar hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar mengatakan ancaman terbangunnya politik dinasti yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo harus segera diakhiri.

Pilpres dan Karma Kartelisasi Elite

Kalau saat ini para elite bertengkar atas nama kepatutan dan etika politik, itu semua merupakan ‘karma’ dari kartelisasi elite yang dirawat dengan serakah selama ini.

MKMK Pastikan Putusan Adil dan Berkeadilan

MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memastikan putusan perkara dugaan pelanggaran kode etik sembilan hakim konstitusi bisa memberikan solusi terbaik untuk demokrasi

Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres Rusak Tatanan Bernegara

DIREKTUR Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai kehidupan demokrasi berada di ujung tanduk usai putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas minimal usia capres-cawapres.

Altruisme dan Profesionalisme Relawan Pendidikan

Olahraga bukan sekadar Gerak

Kemenlu dan Kembalinya Diplomasi Ekonomi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia