Putusan MKMK Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Diharapkan Tegas dan Jelas

MKMK Nyatakan tidak Berwenang Tangani 3 Aduan Kasus Pelanggaran Kode Etik Adies Kadir

MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan tidak berwenang memeriksa aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir.

Legislator Ingatkan Batas Kewenangan MKMK dan Prinsip Konstitusionalisme

ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo mengkritisi pernyataan Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna,

MKMK harus Hormati Kewenangan DPR dalam Penunjukan Hakim Konstitusi

Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.

Pakar: MKMK tidak Berwenang Batalkan Keppres Pengangkatan Hakim MK

MKMK bukan lembaga yudisial dan tidak berwenang membatalkan Keppres.

Perkara Dugaan Ijazah Palsu Arsul Sani Diminta Merujuk pada Putusan MKMK

MKMK menyimpulkan Hakim Konstitusi Arsul Sani tidak melakukan perbuatan yang diduga melanggar etik, terkait pemalsuan dokumen dalam memenuhi syarat sebagai hakim.

MKMK Tegaskan Suhartoyo Sah sebagai Ketua MK

MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menegaskan bahwa Suhartoyo sah sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)

Pamit dari MK, Anwar Usman Minta Maaf ke Publik

Hakim Konstitusi Anwar Usman sampaikan permohonan maaf di sidang terakhirnya sebelum purna tugas 6 April 2026. Simak rekam jejak, kontroversi, hingga calon penggantinya.

MK: Pelanggaran di UU Sektoral Bisa Dijerat UU Tipikor jika Memenuhi Unsur Korupsi

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.

MK Nyatakan Gugatan Roy Suryo Cs soal Pasal Pencemaran Nama Baik tidak Jelas

MK tidak terima gugatan Roy Suryo Cs terkait pasal pencemaran nama baik di UU ITE & KUHP. Hakim menilai permohonan kabur dan tidak sinkron. Simak ulasannya

Sidang MK: TNI Tegaskan Peradilan Militer Tetap Independen dan Transparan

TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.

MK Soroti Kerancuan Kewenangan Eksekutif dalam Perubahan Pidana Mati

Masa percobaan 10 tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan.

Uji Materi UU Kelautan: Pemerintah Perjelas Fungsi Bakamla tidak Tumpang Tindih dengan Penyidik

Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik

Menuju Fikih yang Inklusif

Raksasa Digital, Zakat masih Tertinggal

Puasa Dan Nasihat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia