MKMK Bakal Proaktif Pantau Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2024

KETUA Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengatakan akan proaktif memantau jalannya sidang sengketa hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024. Tujuannya agar para hakim konstitusi dan semua pihak mematuhi  kode etik. 

“Jadi tidak semata-mata menunggu laporan. Kita proaktif seperti biasa. Itu yang kami lakukan selama ini," ujar Palguna pada Media Indonesia, Rabu (15/12). 

Baca juga : KPU RI Berhasil Selesaikan Rekapitulasi Pilkada secara Demokratis dan Telah Siap Hadapi Gugatan Sengketa

Meskipun demikian, Palguna menyampaikan pihaknya tidak melakukan pemetaan khusus dalam mengawasi jalannya sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PH-Pilkada) 2024. Mekanisme pemantauan MKMK saat sengketa hasil Pilkada 2024, imbuhnya, akan sama dengan persidangan lainnya.

“Sekarang memantau kan tidak mesti hadir di sana (Gedung MK). Kita bisa memantau lewat live streaming, online," imbuh Palguna.

Palguna mengakui sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dan Pilpres, Pilkada bakal lebih menarik perhatian publik ketimbang persidangan pengujian undang-undang sebagaimana yang biasa dilakukan MK. Sebab, kata dia, terdapat dua pihak yang akan bertarung dalam sengketa perselisihan hasil, yakni pemohon dan termohon.

"Beda dengan pengujian undang-undang, karena yang dimohonkan norma, lawannya adalah UU. Jadi tidak ada kepentingan yang bersifat individual dalam pengujian undang-undang," pungkasnya. (H-3)