Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
TAHAPAN Pilkada 2024 sudah berjalan saat MA mengeluarkan Putusan Nomor 23 P/HUM/2024. Dalil tersebut harusnya dapat menjadi alasan bagi KPU untuk tidak mengakomodir isi Putusan MA tersebut
Komisi II DPR RI bersiap untuk membahas Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah interpretasi syarat usia minimum calon kepala daerah bersama KPU.
KPK menyatakan jaksa telah mengantisipasi kemungkinan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh melakukan manipulasi terhadap barang bukti dan keterangan saksi.
KPU telah menerima salinan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah tafsir syarat usia minimum calon kepala daerah. KPU bakal membahasnya dengan DPR RI dan pemerintah
MAHKAMAH Agung (MA) telah menerbitkan salinan resmi Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 lewat laman resminya. Putusan tersebut mengubah tafsir syarat usia minimum calon kepala daerah
Maju tidaknya Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep tidak menghapus tudingan publik ihwal politisnya Putusan MA
KOMISI Yudisial (KY) berencana memeriksa hakim Mahkamah Agung (MA) yang memutus perkara Nomor 23 P/HUM/2024, soal perubahan batas usia calon kepala daerah.
Sejauh ini proses harmonisasi yang berjalan masih berjalan sesuai dengan materi rancangan norma yang ada
Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah tafsir syarat usia minimum calon kepala daerah disoalkan karena diputus jelang pendaftaran bakal pasangan calon.
Karyawan perusahaan ritel pakaian mempertanyakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan peninjauan kembali (PK) perkara gugatan sengketa merek perusahaan
Bawaslu menunggu sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung (MA) soal usia cagub
Putusan soal usia calon kepala daerah menjadi urusan Partai Garuda dan MA.
Putusan MA yang mengeluarkan ketentuan baru tentang persyaratan usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berpotensi menguntungkan dinasti Presiden Joko Widodo.
PUTUSAN MA yang mengubah persyaratan usia bagi calon kepala daerah menuai polemik. KY mempersilakan publik untuk melaporkan apabila ada dugaan pelanggaran kode etik terkait hakim.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan keputusan itu bagus dan berpihak pada anak muda untuk maju menjadi pemimpin dan berkancah di politik.
Golkar menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah syarat minimal usia calon kepala daerah tidak terkait dengan isu majunya Kaesang Pangarep d
Mensesneg Pratikno mengingatkan bahwa keputusan syarat usia calon kepala daerah merupakan kewenangan lembaga yudikatif. Pemerintah enggan ikut campur.
KETUA DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto mengkritik Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23/P/HUM/2024 yang mengubah penghitungan batas syarat usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur
Putusan MA rampung 3 hari, Juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suharto sebut pihaknya mengadili perkara dengan asas yang ideal.
PARTAI Garuda menggegerkan dunia perpolitikan Tanah Air karena permohonan hak uji materiel terkait syarat usia minimal calon kepala daerah yang diajukannya dikabulkan Mahkamah Agung.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved