Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Hotline pengaduan ini akan dikaitkan langsung dengan evaluasi kinerja Kakanwil dan Kakantah beserta jajarannya.
Seperti, mengambil tanah kosong yang bukan haknya, lalu bekerja sama dengan oknum ATR/BPN unruk mengubah data sertifikat di pusdatin wilayah, hingga membuat sertifikat palsu.
Merkuri menjelaskan, hingga kini, pihak penggugat hanya bermodalkan girik, sedangkan kliennya mengantongi sertifikat tanah.
Penyempurnaan dilakukan guna menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan oleh mafia tanah.
FKMTI mengapresiasi langkah menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto bergerak cepat memberantas mafia tanah mulai dari dalam lingkungan ATR/BPN sendiri.
Kasus Mafia Tanah ini terjadi di sekitar Jakarta dan Bekasi. Pihak Polda Metro Jaya kali ini mengungkapkan adanya 30 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Hadi Tjahjanto berpesan kepada pejabat BPN untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab melayani masyarakat.
Dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang ditaksir merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Kasus dugaan korupsi itu melibatkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya (SJ) periode 2018-2019.
Pengadaan tanah itu dilakukan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya (SJ) periode 2018-2019.
Subdit Harda Dittkrimim Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarya Selatan.
Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha meminta Polda dan Kejati Bali lebih proaktif dalam menangani mafia tanah di wilayah Bali.
Polda Metro Jaya juga memiliki nomor telepon yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengadu apabila menjadi korban mafia tanah, yakni 08128171998.
Tiga tersangka baru yang ditetapkan Polda Metro Jaya dalam kasus mafia tanah aktris Nirina Zubir, yakni Moch Syaf Alatas, Ahmad Efrilliatio Ordiba dan Cito.
Junimart mengatakan, target 80 juta bidang tanah tersertifikat pada 2025 yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, melalui program sertifikat tanah gratis atau PTSL
PEMILIK tanah seluas 8,5 hektar di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, Yudi Astono, menang di tingkat banding melawan diduga mafia tanah, Muhammad Fuad.
Pemeriksaan itu terkait kasus dugaan korupsi penguasaan lahan negara untuk kegiatan kelapa sawit seluas 37.095 hektare.
SEJUMLAH korban mafia tanah yang tergabung dalam Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), kemarin, mendatangi kantor Kementerian ATR/BPN.
Apabila tanah telah terdaftar, akan meminimalkan sengketa dan konflik pertanahan. Serta, membangun tata ruang lebih baik dan menaikkan indeks kemudahan berusaha.
Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan menolak gugatan perkara dengan nomor 438/Pdt.G/2021/PN Jkt
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved