Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap publik ikut mengawal proses hukum kasus dugaan rasuah pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Pengadaan tanah itu dilakukan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya (SJ) periode 2018-2019.
"Berharap masyarakat untuk turut mendukung dan mengawal hingga sampai dengan tahap proses persidangan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (15/7).
KPK juga bakal menyampaikan perkembangan perkara tersebut. Beberapa hal dipastikan tak diungkap detail untuk kepentingan penyidikan.
"Sebagai bentuk transparansi, KPK akan terus menyampaikan setiap perkembangan perkara ini," ujar Ali.
Ali juga belum dapat menyampaikan siapa saja tersangka dalam perkara pengadaan tanah ini. Termasuk, uraian dugaan tindak pidana yang terjadi.
KPK, jelas Ali, bakal menyampaikan keterangan lengkap melalui konferensi pers. Penyidik masih mendalami perkara itu melalui temuan alat bukti serta memanggil pihak yang terkait.
Dugaan korupsi pengadaan tanah itu ditaksir merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. KPK terus mendalami jumlah pasti kerugian negara tersebut. (OL-8)
Azmi yakin bahwa Bobby sebagai orang nomor satu di Sumut sudah pasti memiliki pengetahuan dan informasi terkait proyek yang ditangani oleh Kepala Dinas tersebut.
Dari kantor Dinas PUPR Provinsi Sumut, tim KPK membawa sejumlah dokumen penting hasil penggeledahan.
Public Relations Pintu Yoga Samudera menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam perkara korupsi tersebut.
Pakar mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib memeriksa Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution terkait kasus korupsi proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Sumut.
KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar
Pada Selasa, 1 Juli 2025, penyidik KPK menggeledah sejumlah lokasi untuk mencari bukti tambahan kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan jalan yang dikelola Dinas PUPR Sumut
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut 10 jaksa yang dipulangkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung), salah Ali Fikri, akan mendapat promosi dari institusi asal.
Kejagung membeberkan nama-nama 10 jaksa yang ditarik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu jaksa itu ialah mantan juru bicara KPK Ali Fikri.
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango membatah pergantian juru bicara usai mengkritik pimpinan lembaga antirasuah itu.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, tidak merasa tersinggung saat diminta untuk mengevaluasi Kepala Bagian Pemberitaan, Ali Fikri.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menjelaskan alasan mengganti jubir atau juru bicara KPK Ali Fikri. Ali digantikan koleganya, yaitu Tessa Mahardhika Sugiarto.
KPK harap anggota pansel tak bawa kepentingan tertentu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved