Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan rasuah pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur. Pengadaan tanah itu dilakukan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya (SJ) periode 2018-2019.
"KPK saat ini sedang melakukan pengumpulan alat bukti," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (15/7).
KPK belum dapat menyampaikan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Termasuk uraian dugaan tindak pidana yang terjadi.
"Setelah cukup, pasti KPK akan mengumumkan secara utuh hasil penyidikan perkara ini termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," tandasnya
Ali menambahkan, KPK akan menyampaikan keterangan lengkap melalui konferensi pers. Penyidik akan mendalami perkara itu melalui temuan alat bukti serta memanggil pihak yang terkait.
"Proses pengumpulan alat bukti masih terus berlangsung dengan menjadwalkan pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi," pungkasnya. (OL-8)
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
Bertempat di Sarana Square Building, Jakarta Selatan, forum ini menjadi momentum reflektif dalam merumuskan arah pembangunan kota yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Sebagai BUMD strategis, Sarana Jaya saat ini mengembangkan empat lini bisnis utama yang saling terintegrasi untuk mendorong pembangunan kota yang lebih modern dan berkelanjutan.
Berikut petikan wawancara jurnalis Media Indonesia, Mohamad Farhan Zhuhri, dengan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Andira Reoputra
Perumda Pembangunan Sarana Jaya merayakan hari jadinya yang ke-43 dengan menggelar acara syukuran bertema Menoreh Prestasi dalam Keberkahan.
PERUMDA Pembangunan Sarana Jaya mencatatkan pencapaian gemilang dengan membawa pulang dua penghargaan di ajang bergengsi Indonesia Human Capital Brilliance Award (IHCBA) 2024.
MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla geram lahannya seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dicaplok orang.
KASUS sengketa lahan di Makassar yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menguatkan persoalan serius mengenai praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia.
KUASA hukum NV Hadji Kalla, H. Hasman Usman, secara terang-terangan membantah pernyataan Bos Lippo James Riady yang disebutnya sebagai upaya cuci tangan dalam sengketa lahan 16 hektare.
KETUA Umum Barisan Pemuda Rakyat (Badar) Sumatra Selatan Hari Azwar meminta agar Komisi III DPR RI tidak terkecoh dan jernih dalam menilai mafia tanah yang seolah menjadi korban.
Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.
Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved