Menteri ATR: Cegah Mafia Tanah dengan Digitalisasi Pertanahan

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menegaskan dalam memerangi mafia tanah salah satunya dengan digitalisasi layanan pertanahan. Upaya tersebut agar menutup ruang gerak para mafia tanah.

Ia menyebut sejumlah penyempurnaan tengah dilakukan sebelum layanan pertanahan digital diimplementasikan secara menyeluruh. Penyempurnaan dilakukan guna menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan oleh mafia tanah. 

Baca juga: Ini Alasan Kejagung Jadikan Eks Dirut Krakatau Steel Tahanan Kota

“Mafia tanah tidak akan bisa masuk dengan sistem digital yang akan saya bangun, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan bahwa tanahnya tidak akan hilang,” ujar Hadi dalam keterangan resmi, Selasa (19/7). 

Digitalisasi layanan pertanahan merupakan program strategis bagi Kementerian ATR/BPN. Salah satu yang akan diimplementasikan ialah sertifikat elektronik. 

"Digitalisasi pertanahan saya jadikan prioritas. Saat ini juga kita akan meningkatkan kemampuannya dengan teknologi yang terkini seperti blockchain untuk implementasi sertifikat elektronik," sebutnya. 

Menteri ATR/Kepala BPN juga mengatakan, meskipun nantinya layanan digital sudah terealisasi, Kementerian ATR/BPN tetap melakukan pengecekan secara manual untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. 

“Kita harus melakukan double check. Cek pertama adalah proses secara robot dimasukkan ke suatu sistem, ketika keluar kita harus cek lagi secara fisik, benar tidak, luasnya sekian, atas nama siapa," terangnya. 

Ia menambahkan digitalisasi layanan pertanahan ini juga terus disosialisasikan kepada seluruh Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Hadi berharap, setiap jajaran pertanahan di Kementerian ATR/BPN mampu menjalankan secara maksimal dalam layanan pertanahan digital tersebut.

Upaya ini diharapkan dapat menuntaskan tiga instruksi utama Presiden Joko Widodo kepada Menteri ATR/Kepala BPN, yakni mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia, menyelesaikan konflik pertanahan, dan mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). (OL-6)