Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
Penggelembungan suara menurut versi BPN mencapai kisaran 16.769.369 hingga 30.462.162 suara.
Lima provinsi di Pulau Jawa yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan berkas maupun dokumen alat bukti terbanyak.
KPU mengingatkan bagian yang berhubungan dengan kinerja lembaganya ada di DKPP
KPPS yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 akan dijadikan bahan evaluasi untuk penerapan peraturan Pilkada 2020, agar tidak kembali terulang
KPU menyatakan jawaban yang disiapkan KPU tentunya tidak keluar dari koridor dari permohonan yang diajukan.
Saat itu, kata Hasyim, ada laporan masyarakat yang merasa keberatan tentang status Sumirat, kemudian KPU nyatakan tidak memenuhi syarat pencalegan.
Komisioner KPU Hasyim Asy'ari meminta pihak yang menuding lembaganya curang untuk menengok ke Badan Pengawas Pemilu sebagai salah satu lembaga pengawas kinerja KPU.
KPU belum menerima salinan perbaikan permohonan 02 dari MK
Perbaikan permohonan sebenarnya dapat disampaikan langsung oleh pemohon atau tim kuasa hukum 02 pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan, Jumat (14/6) mendatang.
BPN menyoal jabatan cawapres Ma’ruf Amin sebagai komisiaris Bank BNI dan Mandiri Syariah.
KPU akan mendampingi KPUD untuk melakulan koordinasi bersama bersama tim penasihat hukum yang telah ditunjuk.
Polisi ingin ia menjelaskan terkait video ceramahnya yang membahas kericuhan demonstrasi 21- 22 Mei.
Dengan mencoblos di TPS khusus itu, pilihan mereka akan mudah diketahui sehingga tidak ada asas bebas dan rahasia.
KPU menjamin regulasi yang disiapkan rampung tepat satu tahun sebelum pelaksanaan Pilkada 2020.
KPU daerah tidak ada kendala dalam usaha menyusun penjelasan soal dugaan-dugaan kesalahan yang disangkakan atau dimohonkan kepada mereka.
Lima kuasa hukum yang ditunjuk KPU terus bekerja menyiapkan bukti-bukti dan dokumen yang dibutuhkan.
Lima partai yang tidak mengajukan sengketa hasil pemilu di tingkat DPR ialah Partai Garuda, Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Total ada 338 perkara PHPU yang akan dihadapi KPU. Adapun rincian tersebut ialah PHPU Presiden 1 perkara, PHPU DPD 10 perkara, dan PHPU DPR/DPRD 327 perkara.
Pelibatan ASN, personel TNI, dan personel Polri dalam pelanggaran kode etik terkait netralitas ini perlu sanksi yang lebih tegas agar tidak terulang di kemudian hari.
Pada Hari Raya Idul Fitri nanti, semua pihak diharapkan bisa memanfaatkan untuk mempererat hubungan satu sama lain.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved