Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengadakan rapat koordinasi bersama tim hukum dan KPU daerah untuk persiapan menghadapi sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jadi seluruh dokumen kabupaten dan kota yang dimasukan dalam permohonan baik pemilu presiden dan wakil presiden, DPR dan DPRD, itu datanya sudah dikumpulkan di provinsi dan KPU provinsi hari ini kita undang untuk rakor," kata Ketua KPU RI, Arief Budiman, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Senin (10/6).
Arief menjelaskan, dalam rapat yang berlangsung selaa dua hari di Hotel Borobudur, Jakarta itu disiapkan dokumen-dokumen penunjang sebagai alat bukti, serta draft jawaban yang akan disampaikan ke MK.
“Kami sudah memformulasikan dokumen apa saja yang harus dibawa, bagaimana membuat formulasi jawabannya, sudah kami kirimkan ke kabupaten kota dan provinsi. Nah hari ini KPU provinsi, kabupaten, kota menindaklanjuti apa yang sudah kami perintahkan itu,” jelasnya.
Baca juga: KPU Siap Patahkan Bukti 02
Dia mengaku sejauh ini KPU daerah tidak ada kendala dalam usaha menyusun penjelasan soal dugaan-dugaan kesalahan yang disangkakan atau dimohonkan kepada mereka.
Dia berharap pihaknya bisa menjawab seluruh sangkaan peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sampai hari ini mereka belum ada kesulitan untuk menjelaskan. Mudah-mudahan bisa kita jawab semua dengan ketentuan yang berlaku," jelas Arief. (A-4)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Berlakunya Pasal 232 dan Pasal 233 KUHP justru menimbulkan rasa takut dan keraguan untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.
Perlindungan hukum harus dimaknai sebagai amanat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keamanan jurnalis dari segala bentuk serangan.
MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved