Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menuturkan saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti sanggahan dalam menghadapi gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Bukti sanggahan tersebut merupakan dokumen-dokumen terkait penghitungan suara yang dikumpulkan melalui KPU provinsi hingga kabupaten dan kota.
"Sampai hari ini KPUD belum ada kesulitan untuk menjelaskan dugaan kesalahan yang disangkakan pada kita, dimohonkan pada kita. Mudah-mudahan bisa kita jawab semua dengan ketentuan yang berlaku," ujar Arief di Gedung KPU, Jakarta, Senin (10/6).
Untuk memperlancar proses pengumpulan alat bukti sanggahan tersebut, saat ini KPU akan mengadakan pertemuan dengan KPUD terkait. Dalam pertemuan ini KPU membahas hal-hal teknis terkait persiapan KPU menyanggah tuduhan yang disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.
"Kami sudah mengundang KPU kabupaten/kota melalu KPU provinsi. Jadi seluruh dokumen kabupaten kota yang dimasukan dalam permohonan baik pemilu presiden maupun legislatif itu datanya sudah dikumpulkan di provinsi," pungkasnya.
Baca juga: BPN Klaim Punya 54 Alat Bukti Kecurangan Pemilu
Arief melanjutjan dalam dua hari ke depan pihaknya akan mendampingi KPUD untuk melakulan koordinasi bersama bersama tim penasihat hukum yang telah ditunjuk.
"Untuk memformulasikan dan mengecek lagi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai alat bukti," paparnya.
Selain mempersoalkan alat bukti sanggahan, Arief melanjutkan KPU juga akan menyiapkan KPUD agar bisa menjawab seagala tudingan yang muncul di persidangan. Kesiapan tersebut sangat penting mengingat setiap jawaban yang disampaikan oleh KPU akan menjadi bahan pertimbangan hakim MK.
"Nanti kalau memang persidangan sudah mulai, kita bisa persiapkan jawaban," paparnya. (OL-7)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved