KPU Serahkan Seluruh Berkas Pilpres dari 34 Provinsi ke MK

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan jawaban tertulis serta alat bukti untuk menjawab tuduhan tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alat bukti tersebut berasal dari dari 34 provinsi yang melaksanakan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019.

Komisioner KPU RI, Hasyim Asy'ari, menjelaskan, alat bukti terdiri atas dokumen-dokumen tentang daftar pemilih hingga dokumen terkait penghitungan suara seperti formulir C1, DA1 di tingkat kecamatan, DB1 tingkat kabupaten, DC1 tingkat provinsi, hingga DD1 tingkat nasional atau pusat.

"Semua hal yang berkaitan dengan daftar pemilih, pemungutan suara, rekapitulasi suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, semuanya disiapkan," tutur Hasyim di Gedung MK, Jakarta, Rabu (12/6).

Dari sekian banyak berkas dan dokumen alat bukti yang diserahkan ke MK, 5 provinsi di Pulau Jawa yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan berkas maupun dokumen alat bukti terbanyak. Hal itu disebabkan kelima provinsi tersebut menjadi salah satu provinsi dengan jumlah pemilih yang besar dan sangat berpeluang untuk dipersoalkan di persidangan.

Baca juga: BPN Minta Komisioner KPU Dipecat, Ketua KPU: MK yang Menilai

"KPU konsentrasi di 5 provinsi ini karena jumlah pemilih terbesar kan di jawa ya, sehingga potensial disoal. Maka di provinsi di Jawa ini kita siapkan semua," ungkapnya.

Masing-masing provinsi dilanjutkan oleh Hasyim telah mengirimkan 8 kontainer boks berisikan dokumen alat bukti. Total ada 272 boks kontainer yang telah diserahkan ke MK untuk mematahkan permohonan BPN yang menolak penetapan hasil penghitungan suara pilpres KPU.

"Dokumen dari 34 pronvisi ini kita siapkan untuk menjwab setiap hal yang memungkinkan akan dihubungkan dengan provinsi lain. Jadi sengaja kita siapkan semua," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Arief Budiman menambahkan dokumen alat bukti yang sudah diserahkan ke MK merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban KPU dalam menyelenggarakan Pilpres 2019. Arief mengaku sejauh ini KPU tidak menemui kendalasaat mengumpulkan seluruh berkas dokumen pilpres 2019.

"Sejauh ini tidak ada kendala, KPU provinsi dan kota sudah memepesiapkan itu dengan baik," jelas Arief. (OL-1)