Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK butuh konfirmasi terkait prosedur proses pergantian antarwaktu (PAW)
Hasto mengaku menjelaskan kepada penyidik KPK seputar mekanisme partai dalam proses penentuan PAW.
Selain itu, penyidik komisi antirasuah juga memeriksa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus yang sama.
Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah data pemilih potensial mencapai 105 juta jiwa, yang berasal dari 270 daerah peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.
KPK berharap kepolisian bisa segera menangkap Harun Masiku yang hingga kini buron.
Pemerintah tengah mempersiapkan beleid yang diharapkan dapat menjerat elite yang menyebarkan hoaks saat pilkada.
KPU menyepakati anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Berdasarkan data per 10 Januari 2020, jumlahnya mencapai Rp 9,93 triliun.
Pihak imigrasi sebelumnya menyatakan Harun meninggalkan wilayah Indonesia pada 6 Januari 2020 dengan tujuan Singapura.
KPU berencana mengumpulkan para komisioner di tingkat daerah tersebut pada minggu ke dua atau ketiga Februari 2020.
Firli juga mengimbau agar calon legislatif PDIP Harun Masiku bersikap kooperatif dalam kasus tersebut.
Secara etika politik, keterlibatan Menkum dan HAM di tim hukum PDIP tidak elegan. Sebagai pembantu presiden, menteri seharusnya fokus pada tupoksinya di pemerintahan.
Ketua KPK menyatakan tidak menemukan kesulitan dalam pengungkapan perkara suap komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Pencarian bukti lain lewat penggeledahan dan penyitaan masih dimungkinkan setelah proses evaluasi.
Saat menjelang sebulan pemimpin baru KPK berkantor di Kuningan, lembaga antirasuah ini komit melakukan penindakan dibarengi upaya pencegahan.
Melalui Keputusan Presiden Nomor 9/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Jokowi memberhentikan Wahyu dengan tidak hormat.
"Jika KPK gagal menghadapi serangan balik dari partai politik, maka institusi taruhannya, bukan pimpinan baru KPK," kata pakar hukum pidana Mudzakir
Untuk bisa memudahkan kembalinya HAR ke Indonesia, lanjut Ronny, membutuhkan kerja sama baik dengan Kementerian Luar Negeri, perwakilan maupun jalur kepolisian (Interpol).
KPU tengah berbenah terkait penguatan internal di KPU, salah satunya adalah meningkatkan level struktural dari Inspektorat Jendral.
Jaminan ini diberikan untuk menanggapi adanya kasus korupsi yang dilakukan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Adapun, terkait pengganti Wahyu Setiawan, pihak istana masih akan mendiskusikan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang ada.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved