Rabu 22 Januari 2020, 17:30 WIB

Biaya Logistik Pilkada 2020 Capai Rp 9,93 Triliun

Deden Muhamad Rojani | Politik dan Hukum
Biaya Logistik Pilkada 2020 Capai Rp 9,93 Triliun

ADAM DWI/MI
Ketua KPU Arief Budiman memberikan paparan terkait persiapan penyelenggaraan pilkada serentak 2020 di Jakarta, Rabu (22/1).

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyepakati anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Berdasarkan data yang dihimpun per 10 Januari 2020, jumlahnya mencapai Rp 9,93 triliun. 

Ketua KPU RI, Arief Budiman, mengatakan saat ini KPU telah menerima tranfer dana hibah Pilkada 2020 dari 233 satuan kerja sebesar Rp 444 miliar.

"Usulan yang telah ditandatangani NPHD sebesar Rp 9,9 triliun," kata Arief di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).

Namun, jumlah NPHD masih belum sesuai dengan target usulan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap 270 daerah, yang mencapai Rp 11,95 triliun. Dana tersebut merupakan ongkos logistik KPU dalam menyelenggarakan Pilkada 2020 mendatang.

Baca juga: Resmi, Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek Jadi 71 Hari

“Kita juga mengusulkan penggunaan alat bantu teknologi sistem informasi di seluruh daerah. Mulai dari pencalonan, kampanye dan penghitungan suara,” ungkap Arief.

Anggaran NPHD untuk sembilan provinsi diusulkan sebesar Rp 1,64 triliun. Kemudian yang disepakati sebesar Rp 1,37 triliun. Sementara itu, anggaran untuk 224 kabupaten diusulkan Rp 9,03 triliun, dan akhirnya disepakati Rp 7,43 triliun.

Pada tingkat kota, anggaran untuk 37 wilayah diusulkan Rp 1,27 triliun, kemudian yang disepakati sebesar Rp 1,11 triliun. Adapun sisa anggaran sebesar Rp 2,01 triliun masih menunggu kesepakatan antara KPU daerah dan pemerintah setempat, yang turut menyelenggarakan pilkada serentak 2020.

“Kita sudah melakukan simulasi. Sistem ini kita kerja sama dengan tim dari ITB. Teman-teman KPU di daerah sudah mulai diminta mendata koordinat TPS,” tutupnya.(OL-11)
 

Baca Juga

MI/Rommy Pujianto

KPK Terus Periksa Saksi-Saksi Kasus Korupsi Bansos Juliari

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 27 Januari 2021, 14:43 WIB
Penyidik juga memeriksa Direktur Operasional PT Pertani Lalan Sukmaya. Perusahaan itu merupakan salah satu rekanan yang mendapat proyek...
MI/Susanto

Korupsi Bansos, KPK Panggil Politikus PDIP Ihsan Yunus

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 27 Januari 2021, 13:30 WIB
Politikus PDIP itu dipanggil sebagai mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang merupakan mitra kerja Kementerian...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Kuasa Hukum Pinangki Sebut Tuduhan Terima Uang Masih Kabur

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 27 Januari 2021, 11:47 WIB
"Kami katakan kabur karena sampai saat ini tidak dapat dibuktikan di mana dan kapan terdakwa menerima uang yang dituduhkan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya