Rabu 21 Agustus 2019, 16:07 WIB

Resmi, Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek Jadi 71 Hari

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Resmi, Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek Jadi 71 Hari

ANTARA
Ketua KPU Arief Budiman

 

MASA kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 ialah 71 hari. 

Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020.

"Perubahan hanya soal durasi kampanye saja. Yang akan lebih pendek dibandingkan pilkada sebelumnya," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu (21/8).

Pada PKPU tersebut, dicantumkan waktu pelaksanaan kampanye Pilkada 2020 dimulai dari 11 Juli hingga 19 September 2020, dengan agenda pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, serta pemasangan alat peraga kampanye. KPU memangkas waktu masa kampanye 10 Hari yang semula 81 hari.

Kemudian, jadwal pelaksanaan debat publik antar pasangan calon juga diagendakan dengan rentan waktu dari 11 Juli hingga 19 September 2020.

Baca juga: Resmi Diundangkan, KPU Minta Semua Pihak Patuhi PKPU Pilkada 2020

Untuk kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik dimulai dari 6 September hingga 19 September 2020. Masa tenang dan pembersihan alat peraga dari 20 September hingga 22 September. Untuk hari pemungutan suara Pilkada 2020 digelar pada 23 September 2020.

Untuk penyerahan laporan awal Dana kampanye (LADK) dijadwalkan pada 10 Juli 2020. Pengumuman Penerimaan LADK sendiri pada 11 Juli.

Kemudian untuk Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dijadwalkan pada 15 Agustus 2020.Pengumuman Penerimaan LPSDK jatuh pada 16 Agustus 2020.

Soal Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) atau laporan akhir dana kampanye dijadwalkan pada 20 September 2020.

Sebanyak 270 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan. Terdiri dari 9 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta 37 Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota. (A-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More