Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA Ketua Umum Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama.
Gelaran Munaslub yang digelar pada Mei 2022 kisruh lantaran adanya penggiringan perubahan AD/ART yang mengarah pada manajemen otoriterisme dan feodalisme.
Berkaca pada Pemilu 2019, beban kerja petugas di Badan Ad Hoc dinilai lebih berat. Pemerintah dan DPR pun menyetujui kenaikan upah petugas di Badan Ad Hoc.
KPU meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk bisa memfasilitasi hibah untuk kantor KPU serta kebutuhan gudang.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI memahami alasan pemerintah yang tak mencairkan anggaran sesuai pagu anggaran yang dibutuhkan untuk Pemilu 2024.
Komisi Pemilihan Umum, kata dia, telah meluncurkan Sistem informasi partai politik yang akan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum 2024 pada Jumat 24 Juni 2022.
Kelengkapan dokumen itu dipastikan setelah KPU bersama perwakilan partai politik mencocokkan data yang dibawa dengan di sistem informasi partai politik (Sipol).
Pandaftaran partai politik (parpol) Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diwarnai dengan kerusuhan simpatisan dengab petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Parpol harus profesional, kemudian menjaga integritas dan menjunjung tinggi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Persoalan pencatutan NIK itu urusan individual. Kami fungsinya administratif. Kami menerima dokumen parpol yang juga ada pernyataan resmi,"
Partai Golkar, PAN dan PPP akan serentak mendaftarkan diri ke KPU yang juga dijadikan simbol soliditas KIB sebagai koalisi
MENKO Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah menjamin ketersediaan anggaran untuk Pemilu 2024. Untuk itu KPU diminta untuk melakukan penyesuaian anggaran.
Komisioner KPU RI Idham Holik menyebut sejatinya ada lebih dari sebelas anggotanya yang dicatut menjadi anggota parpol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat (Jabar) bersama KPU kabupaten/kota di Jabar menyatakan kesiapannya menghadapi Pemilu 2024.
Penggunaan dokumen dan tanpa hak izin orang yang bersangkutan, dalam konteks hukum pidana itu merupakan pemalsuan dokumen.
SEJUMLAH petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pelbagai daerah mengaku dicatut namanya oleh partai politik (parpol) menjadi anggota/pengurus partainya.
KPUmenerangkan tiga partai politik (parpol) yang sudah mendaftar tetapi dinyatakan persyaratannya belum lengkap masih diberi waktu untuk melengkapi dokumen.
“Yang jelas para anggota yang dicatut itu tidak memenuhi persyaratan keanggotaan partai,”
PENGADILAN Tipikor Bandung, Jabar menetapkan sidang perdana kasus korupsi dana hibah untuk kegiatan kampanye Pilkada Kota Depok 2015 sebesar Rp44.9 miliar pada Senin (8/8)
Pemerintah diketahui baru menurunkan Rp1,2 triliun kepada KPU untuk melaksanakan berbagai tahapan pemilu. Namun, jumlah itu masih kurang sekitar Rp4,3 triliun.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved