Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PARTAI Solidariras Indonesia (PSI) menyebut ada tanda alam bagi partainya untuk terlibat dalam Koalisi Indonesia Baru (KIB). Pasalnya, tanpa disengaja, jadwal pendaftaran PSI ke KPU berbarengan dengan Golkar, PPP dan PAN.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Dewan Pembina yang juga Wakil Menteri ATR, Raja Juli Antoni, saat partainya mendaftar ke KPU pada Rabu (10/8) ini.
"Tadi saya ditanya loh, kok ini daftarnya bareng sama KIB. Saya bilang tidak ada koordinasi. Tidak ada janjian daftar bareng," jelas Raja.
Lebih lanjut, Raja menegaskan bahwa PSI tidak memiliki janji untuk mendaftar bersama dengan partai politik dalam KIB. "Saya malah bertanya, apakah ini tanda alam akan berkoalisi dengan KIB," imbuhnya.
Terkait potensi berkoalisi dengan KIB, PSI menyatakan tetap membuka kesempatan dengan seluruh partai politik. PSI memiliki sembilan kandidat nama, yang akan dicalonkan menjadi calon presiden dalam Pemilu 2024.
"Jadi kita punya 9 kandidat orang-orang terbaik di bangsa ini. Kita Lagi minta masukan lagi kepada rakyat, mau milih yang mana," pungkas Raja.
"Tapi rasanya, karena kami ini partai yang didirikan terinspirasi oleh Jokowi, maka capresnya Pak Jokowi di 2024," imbuhnya.(OL-11)
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved