Indonesia Bergabung dengan The Coalition to Grow Carbon Markets untuk Mendorong Pembiayaan Iklim Internasional bagi Solusi Berbasis Alam

THE Coalition to Grow Carbon Markets (“Koalisi”) dengan bangga mengumumkan bahwa Indonesia resmi bergabung sebagai anggota pemerintah ke-11. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, dalam diskusi meja bundar bertajuk Advancing Indonesia–UK Collaboration on High-Integrity Carbon Markets yang diselenggarakan di kantor pusat Standard Chartered di London. Kegiatan ini berlangsung setelah pertemuan antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dalam rangka peluncuran Kemitraan Strategis Indonesia–Inggris (UK–Indonesia Strategic Partnership).

Sebagai anggota terbaru koalisi, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia membawa keahlian kelas dunia dalam proyek karbon berbasis hutan dan solusi berbasis alam. Pasar kredit karbon berintegritas tinggi memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan solusi berbasis alam di Indonesia, menurunkan emisi, melestarikan keanekaragaman hayati, serta mendorong pertumbuhan hijau. The Coalition to Grow Carbon Markets bertujuan mempercepat penurunan emisi global dengan memperkuat insentif bagi dunia usaha untuk berinvestasi dalam kredit karbon berintegritas tinggi, termasuk yang mendukung solusi berbasis alam.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku merasa terhormat karena Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bergabung dengan The Coalition to Grow Carbon Markets, mewakili sektor kehutanan Indonesia. Sebagai negara dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, ekosistem mangrove yang luas, serta lahan gambut tropis yang besar, Indonesia memiliki modal alam yang signifikan dan pengalaman nyata dalam solusi berbasis alam, yang dapat memberikan kontribusi penting bagi upaya global dalam mencapai target iklim.

Baca juga : Gelar Halal BiHalal, Menhut Salami Seluruh Pegawai Kemenhut

“Sebagai anggota Koalisi, yang mewakili sektor kehutanan, Indonesia akan bekerja bersama negara-negara yang memiliki visi serupa untuk meningkatkan permintaan terhadap kredit karbon berintegritas tinggi dari sektor kehutanan dan solusi berbasis alam, guna mendukung pertumbuhan hijau, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (21/1).

Ia mengatakan bahwa Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bergabung bersama sepuluh pemerintah anggota Koalisi lainnya yang berkomitmen memajukan aksi iklim melalui peningkatan pemanfaatan kredit karbon berintegritas tinggi oleh dunia usaha, yaitu: Kanada, Prancis, Panama, Peru, Swiss, Selandia Baru, dan Zambia, serta para Ketua Bersama Koalisi Kenya, Singapura, dan Inggris.

Perwakilan Khusus Inggris untuk Iklim Rachel Kyte menyambut baik bergabungnya Indonesia dalam The Coalition to Grow Carbon Markets – sebuah inisiatif yang dengan bangga dipelopori oleh Kenya, Singapura, dan Inggris. Delapan negara lain dari seluruh dunia kini telah bergabung dengan kami, dengan tujuan untuk mengamankan kepemimpinan negara-negara dalam memastikan perusahaan memahami apa yang perlu mereka lakukan untuk berpartisipasi di pasar karbon secara berintegritas.

Baca juga : Menhut Tuntut Jajarannya Buktikan Cinta Lingkungan

“Pasar karbon dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan kemajuan menuju target iklim negara, sekaligus memastikan tersedianya aliran pendanaan untuk berinvestasi dalam melindungi alam dan membangun ketahanan. Upaya Indonesia dalam solusi berbasis alam akan memastikan Koalisi membantu mendorong investasi sektor swasta ke dalam proyek-proyek berintegritas tinggi yang melestarikan hutan, mengurangi emisi, dan memajukan pembangunan berkelanjutan,” paparnya.

Sebagai mitra lama bagi Inggris dan Indonesia, Standard Chartered secara aktif terlibat dalam pengembangan pembiayaan berkelanjutan, termasuk mendukung pengembangan pasar kredit karbon berintegritas tinggi di Indonesia.

CEO Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro OBE menegaskan pihaknya sangat bangga dapat memfasilitasi proses ini. Keikutsertaan Indonesia dalam Koalisi ini akan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan standar kualitas, transparansi, serta permintaan terhadap pasar kredit karbon berintegritas tinggi, khususnya yang mendukung solusi berbasis alam.

Diluncurkan pada London Climate Action Week pada Juni 2025, Koalisi ini telah membangun keselarasan internasional yang penting terkait penggunaan kredit karbon oleh korporasi melalui peluncuran Shared Principles for Growing High-Integrity Use of Carbon Credits pada COP30 di Brasil.

Prinsip Bersama (Shared Principles) tersebut merespons permintaan dunia usaha agar pemerintah mengatasi fragmentasi kebijakan yang selama ini menjadi hambatan investasi di pasar kredit karbon. Prinsip ini menyediakan kerangka kerja yang konsisten lintas negara, serta memberikan kejelasan dan kepastian bagi dunia usaha untuk mulai berinvestasi dalam kredit karbon sebagai bagian dari rencana dekarbonisasi yang kredibel.

Prinsip Bersama ini didukung oleh 15 pemerintah dan 25 aktor non-negara, termasuk mitra Koalisi seperti World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM), World Bank, International Chamber of Commerce (ICC), dan International Emissions Trading Association (IETA), serta berbagai organisasi di bidang iklim, pembangunan berkelanjutan, dan keuangan, termasuk Indonesia Carbon Trade Association.

Saat ini, Koalisi berfokus pada Rencana Aksi untuk mewujudkan kebijakan nasional dan regional yang konsisten serta mendorong permintaan, selaras dengan Prinsip Bersama, sekaligus menjaga minat pembeli secara berkelanjutan melalui keterlibatan dengan jejaring pembeli dan investor.

Pekerjaan Koalisi menjawab kebutuhan yang sangat mendesak. Dunia berisiko gagal mencapai target iklimnya kecuali lebih banyak aliran pendanaan ke proyek dan pelaku usaha yang mampu mengurangi emisi secara cepat dan terjangkau, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasar karbon merupakan instrumen yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk menetapkan harga karbon, memungkinkan aksi iklim yang lebih ambisius, serta mendorong investasi sektor swasta dalam transformasi global menuju ekonomi rendah karbon. (Ant/P-3)