Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut ada sebelas anggota KPU Daerah yang dicatut menjadi kader partai politik (parpol). Komisioner KPU RI Idham Holik menyebut sejatinya ada lebih dari sebelas anggotanya yang dicatut menjadi anggota parpol.
Idham menuturkan sesuai Pasal 132 ayat 1 Huruf a dinyatakan bahwa mereka yang terkategori sebagai penyelenggara tidak memenuhi syarat keanggotaan parpol.
"Itu pada dasarnya langsung gugur tapi tentunya kami dalam proses verifikasi administrasi menunggu laporan dan pada umumnya mereka yang teridentifikasi menjadi anggota parpol sudah melaporkan ke KPU melalui website infopemilu,” papar Idham, Kamis (4/8).
"Di sana ada fitur pelaporan dan kami akan proses selama proses verifikasi administrasi. Dan nanti juga pihak partainya akan kami klarifikasi. Nanti dalam penyampaian hasil veirifikasi administrasi itu kami sampaikan,” ungkapnya.
Terkait parpol apa saja yang melakukan pencatutan anggota KPUD, Idham menerangkan belum bisa disampaikan karena saat ini masih proses verifikasi administrasi. “Dalam proses verifikasi administrasi kami membuka pengaduan masyarakat. Itu diatur dalam pengaturan kami,” tuturnya.
Idham menegaskan bahwa pihaknya bersifat pengaduan. Maka, bagi masyarakat yang merasa dicatut dipersilahkan untuk berkomunikasi ke parpol yang bersangkutan.
Sebelumnya, KPU menemukan 11 anggota KPU Daerah yang tercatut menjadi kader partai politik. Idham membeberkan enam di antaranya diketahui usai mengecek secara mandiri di website info.pemilu.kpu.go.id.
"Sampai dengan pukul 10.56 WIB terdapat enam anggota yang terdaftar menjadi anggota parpol," ujar Ketua Divisi Bidang Teknis KPU Idham Holik, Kamis (4/8).
keenam orang yang dicatut parpol merupakan anggota komisioner, yakni 1 orang berasal dari KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2 orang berasal dari KPU Provinsi Jambi, 1 orang berasal dari KPU Provinsi Maluku, 1 orang berasal dari KPU Provinsi Sumatera Barat dan 1 orang berasal dari KPU Provinsi Riau. (OL-15)
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Budi membeberkan ada arahan dari Jokowi untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai politik yang mengedepankan kejujuran akan membuat partai tersebut terbuka dan dinamis.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved