KPU Pahami Alasan Pemerintah Tak Cairkan Anggaran Pemilu 2024 Sesuai Pagu

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI memahami alasan pemerintah yang tak mencairkan anggaran sesuai pagu anggaran yang dibutuhkan untuk Pemilu 2024. Dari Rp8,06 triliun yang diajukan, pemerintah menyetujui Rp3,6 triliun saja

"KPU memahami kondisi keuangan negara yang sedang membutuhkan proyek strategis Nasional lainnya. walaupun ada kekurangan Rp5,6 triliun dari anggaran yang kami ajukan," ungkap komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat, Selasa (9/8).

Sejauh ini, mantan Ketua KPU Jawa Tengah itu menyebut sudah masuk daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sebesar Rp2,4 triliun.

Sementara, sisanya merupakan anggaran belanja tambahan (ABT) tahun 2022 yang belum dicairkan, karena masih dalam proses pembahasan bersama Kementerian PPN/Bappenas.

"Sehingga KPU akan mengoptimalkan anggaran Pemilu Tahun 2024 pada Tahun 2022 yang telah dialokasikan walau belum maksimal sesuai usulan kebutuhan KPU," paparnya.

Yulianto pun berharap Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bisa segera memproses pencairan. "KPU berharap Pemerintah dalam hal ini Bappenas dapat segera memproses usulan revisi DIPA KPU Tahun 2022 sesuai dengan prioritas kegiatan KPU dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 di Tahun 2022," tandasnya.

Sebelumnya, KPU mendapat tambahan anggaran KPU Tahun 2022 sebesar Rp1.245.036.027.000.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari membeberkan penambahan tersebut masih kurang untuk alokasi anggaran KPU Tahun 2022. "Dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi Informasi tidak optimal dalam pelaksanaan tahapan Pemilu karena pemenuhan kebutuhan dukungan ini hanya dipenuhi sebesar 17,21% dari kebutuhan yang diusulkan," kata Hasyim.

Kemudian, imbuh Hasyim, persiapan tahapan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2022, karena anggaran yang diusulkan tidak dipenuhi oleh Kementerian Keuangan.

Meski begitu, Hasyim menyebut KPU akan melakukan optimalisasi anggaran pada tahapan-tahapan yang telah disetujui dalam tambahan anggaran, walaupun pemenuhan kebutuhan anggaran tidak maksimal. (OL-13)

Baca Juga: Pemerintah Jamin Anggaran Pemilu Siap Asalkan Rasional